Hatta Buka Lagi 5 Bidang Usaha Untuk Kepemilikan Asing

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah baru saja membahas revisi Daftar Negatif Investasi untuk membuat iklim investasi lebih ramah. Kata Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Pemerintah tidak akan lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan investasi, namun akan berlaku restruktif jika undang-undang mengharuskan tindakan tersebut.

“Kita akan lebih meng-encourage iklim investasi ke depan. Pengelolaan investasi juga nantinya tidak akan lebih restruktif. namun tetap berpatokakan pada peraturan yang berlaku,” tutur Hatta dalam Konfrensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarata , Rabu (6/11).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar menyatakan, Pemerintah akan merelaksasi besaran investasi di sekitar 10 bidang usaha dan membuka kesempatan investasi asing di 5 bidang usaha lainnya.

“Revisi DNI merupakan langkah Pemerintah melengkapi agenda untuk menyesuaikan iklim investasi dengan keadaan perekonomian saat ini. Momentum yang sudah bagus dari tingkat investasi yang sudah tinggi, memberikan kepercayaan yang lebih besar,” tutur Mahendra.

Mahendra sempat menuturkan 7 dari bidang usaha yang direlaksasi, yakni Farmasi, Wisata Alam berbasis Kehutanan, Distribusi Film, Jasa Keuangan seperti Modal Ventura, Telekomunikasi, Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR), dan Rumah Sakit.

“Untuk Farmasi yang komposisi sebelumnya 75 persen untuk asing kini dinaikan menjadi 85 persen. Wisata alam berbasis kehutanan yang tadinya 49 persen sekarang 70 persen. Serta telekomunikasi yang terdiri atas fixed line, multimedia, dan cellular phone dinaikan menjadi 65 persen,” urai Mahendra.

Sementara itu untuk lima bidang usaha yang sebelumnya ditutup untuk asing, kini dibuka lagi antara lain Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan, Jasa Kebandaraan, Terminal Darat dan Periklanan. “Pengelolaan bandara dan pelabuhan kini kita buka 100 persen. Sedangkan untuk pelabuhan, terminal darat dan barang serta jasa kebandaraan dibuka sebesar 49 persen. Periklanan itu kita buka khusus untuk ASEAN sebesar 51 persen,” lanjutnya.

Mahendra menambahkan, revisi tersebut masih dalam tahapan finalisasi sehingga belum definitif. “Ini masih dalam tahap finalisasi. Kita akan segera merampungkan revisi ini agar bisa segera disampaikan ke Presiden,” pungkas Mahendra. (MSR)