Ketua SPJ: Jangan Ada Titipan Asing Pada RPP BPJS

Foto: sayangi.com/istimewa

Meski sudah digodok hampir setahun, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak kunjung disahkan. Hal ini pun menuai banyak protes dari serikat pekerja. Apa penyebab pembahasan RPP BPJS ini tak kunjung disahkan? Berikut petikan wawancara Mohammad Ilyas dari Sayangi.com dengan Ketua Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ), Abdur Rahman Irsyadi.

Apa Sebenarnya yang Terjadi Dengan Pembahasan RPP BPJS?

Dalam pembahasan RPP BPJS, saya melihat belum ada sinkronisasi dan harmonisasi, terutama di Kementerian Keuangan, di mana hampir semua Tim RPP BPJS itu baik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan yang bersifat teknis dan DJSN itu sudah sepakat dengan RPP yang kita ajukan ke pemerintah. Tetapi rupanya, Kementerian Keuangan merasa masih berseberangan pendapat, yang menurut kami tidak rasional, karena Kemenkeu tidak melihat dari sisi pengalaman berbagai negara. Misalkan seperti Malaysia dan Singapura. Mungkin ada juga negara yang sekarang krisis. Yang sebenarnya kalau diamati seperti krisis yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika Serikat pun itu sebenarnya dipacu oleh jaminan sosial, karena di sana banyak masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti pensiun dan sebagainya.

Lalu Alasan Kemenkeu, Sehingga Tidak Segera Merealisasikan?

Saya tidak tahu persis. Tetapi, saya melihat ada kecenderungan bahwa mereka tidak menginginkan BPJS ke depan ini menjadi besar. Kira kira seperti itu. Padahal, yang sekarang yang sudah berjalan menururt kami sudah sangat baik. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi isu utama di dalam pembahasan RPP ini yang sampai sekarang masih belum clear dan itu sangat krusial bagi jangka panjang BPJS itu sendiri. Seperti misalkan RPP Alma (Asset Liability Management). Itu di dalamnya ada biaya operasional yang terkait dengan fee yang diberikan kepada pengelolaan dana jaminan sosial yang akan dikelola. Misalkan buat gaji karyawan, perbaikan pelayanan, dan kemudian untuk manfaat tambahan dan lain sebagainya.

Yang kedua ada kaitannya dengan DPKP (Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja) yang di dalamnya ada PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan) yang sekarang sudah di terima oleh pekerja ini kan seharusnya dilanjutkan. Kemudian ada program renovasi, ada beasiswa, dan seterusnya. Manfaat JKK misalnya, ke depan, Jamsostek sudah merancang total benefit. Jamsostek akan memberikan benefit sampai sembuh.

Yang ketiga, ada masalah pengelolaan investasi. Kami melihat pengelolaan investasi yang dijalankan oleh PT Jamsostek melalui PP 22 yang sekarang ini, kami rasa sudah cukup bagus, karena dari hasil pengembangan investasi itu bisa dipakai untuk memberikan pengembangan bunga kepada peserta yang lebih baik. Tahun ini, 2013, Jamsostek sudah memberikan pengembangan dana yang mereka titipkan ke Jamsostek itu sampai dengan dua digit, 15 persen. Mana ada lembaga lain yang bisa memberikan return pengembangan sebesar itu. Kalau misalkan itu dikurangi, kita enggak boleh melakukan pengelolaan investasi yang lebih luas, maka nanti yang didapat akan lebih kecil, dan itu menyebabkan peserta tidak akan menerima manfaat yang lebih daripada jaminan sosial ini.

Lalu Apa Peran Kementerian Keuangan, dll. Bukankah BPJS Bertanggung Jawab Pada Presiden?

Nah itu dia. Jadi BPJS itu sebenarnya memang bertanggungjawab kepada presiden. Di bawah presiden itu sebetulnya ada DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional). Jadi itu semua cantolan semua ke presiden. Kementerian, DJSN, Jamsostek, dan Askes diberikan keleluasaan untuk menyusun RPP BPJS secara bersama-sama untuk mengedepankan kepentingan nasional. Namun dalam perjalanannya, kami menangkap Kementerian Keuangan merasa ingin mendominasi tanpa dibarengi oleh tim yang berpengalaman dan terkesan sektoral. Ini yang kami anggap berlebihan dan tidak rasional.

Apa Sengaja Dipersulit?

Kami menangkap kesan ada semacam upaya-upaya supaya agar lembaga ini tidak besar, ada pengkerdilan lembaga.

Kenapa Ada Upaya Mengkerdilkan?

Saya tidak tahu pastinya. Asumsi kami, ada titipan pihak-pihak asing. Saya menangkap adanya upaya-upaya bagaimana negara ini tidak boleh terlalu maju dalam hal penataan sistem jaminan sosialnya. Harusnya kita berfikir setiap perubahan harusnya lebih baik.

Intervensi Asing, Manfaat ke Mereka Apa?

Kalau misalkan BPJS ini kerdil, maka akan tumbuh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BPJS. Ini akan membahayakan. Akhirnya nanti muncullah lembaga-lembaga baru yang mungkin titipan mereka, termasuk mungkin lembaga asing, saya tidak tahu. Ini asumsi, mudah-mudahan ini salah.

Memangnya Seberapa Besar Dana yang Akan Dikelola BPJS?

Sampai dengan Oktober tahun ini, Jamsostek mengelola dana Rp145 Triliun. Pada 2017, asumsi dana yang akan kita kelola sampai 500 Triliun. Jumlah ini diasumsikan cukup memberikan manfaat kepada para pekerja, baik yang formal maupun tidak formal.

Jamsostek akan mengalihkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan sesuai dengan amanah UU BPJS, per 1 Januari 2014. Yang menjadi pertanyaan setelah JPK kita serahkan kepada BPJS Kesehatan, kita berasumsi bahwa manfaat yang kita terima tidak boleh berkurang, karena itu amanat UU.

Berarti Memang Pemerintah Kesannya Tidak Mau Mengesahkan?

Saya menangkap seperti di dalam Tim RPP BPJS dari Kementerian Keuangan yang waktu di Solo kemarin yang dikirim anak-anak baru. Mereka tidak punya pengalaman atau mungkin hanya punya pengetahuan sedikit tentang pengelolaan jaminan sosial. Kami merasa sangat miris, kenapa lembaga sudah sebesar ini dikelola oleh orang seperti itu. Harusnya kita duduk bersama-sama, ayo kita besarkan lembaga ini.

Anda Menganggap Tim RPP Sudah Tidak Serius?

Sepertinya memang seperti itu. Tapi kalau secara tim keseluruhan serius, kecuali dari kementerian keuangan.

Apa Sebenarnya yang Diinginkan Kemenkeu?

Mereka maunya kita hanya mengurusi yang sifatnya administratif saja, bukan seperti fund manager. Kalau sifatnya administrasi, enggak punya kekuatan sebagaimana peran fund manager.

Sudah Berapa Lama Diperjuangkan?

Kami sudah memperjuangkannya hampir setahun. Mentoknya di situ terus. Menurut saya, kementerian keuangan seharusnya mengirimkan orang-orang yang punya pengalaman dan kompeten. Mereka mestinya berfikir untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Jangan kepentingan sektoral. Sebaiknya diganti saja dengan orang-orang yang berpengalaman, karena waktunya sudah tinggal 50 hari lagi dari sekarang sampai dengan 1 Januari 2014.

Kalau 1 Januari tidak selesai, saya rasa amanat yang dikeluarkan oleh UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu harus dikeluarkan Perpu. Jadi enggak ada gunanya UU itu, harus direview ulang, dan ini harus menunggu presiden baru.

Terhadap Persoalan Ini, Apakah Buruh Sudah Tahu?

Saya rasa kalau teman-teman buruh tahu tentang adanya upaya-upaya pengkerdilan BPJS, mereka akan protes, karena dana jaminan sosial ini adalah dana buruh yang dititipkan kepada Jamsostek.

Harapannya?

Menurut saya Tim RPP harus hati-hati dan rasional, karena apa yang digodok oleh pakar-pakar dalam beberapa kementerian itu menurut saya sudah sangat bagus, hanya di Kementerian Keuangan saja yang masih cenderung berpikir sektoral. Apakah ini kesengajaan, saya tidak tahu.