Gonthor R Aziz: Prioritas OJK Lindungi Konsumen Keuangan

Foto: Sayangi.Com/Emil

Kejahatan keuangan di Indonesia umumnya disebabkan dua hal. Pertama, ada celah akibat pengaturan dan pengawasan yang tidak terintegrasi. Kedua, lemahnya pemahaman konsumen terhadap produk keuangan yang saat ini makin beragam dan canggih.

Bagaimana mengatasinya? Itulah tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga baru yang bertugas mengatur dan mengawasi semua kegiatan jasa keuangan di Indonesia:  pasar modal, lembaga keuangan non-bank, dan perbankan.

Berikut petikan wawancara dengan Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK Gonthor Ryantori Aziz, saat berkunjung ke kantor Sayangi.Com, Jakarta, Sabtu (9/11).

Terima kasih mau mampir ke Sayangi.Com. Sekalian wawancara, yah?

Hahaha, padahal niatnya cuma mampir. Mumpung libur mau lihat-lihat kantor portal berita alternatif.

Banyak orang yang masih belum tahu tentang OJK.  Bisa dijelaskan perkembangannya  sejak dibentuk sampai saat ini?

Bisa dipahami kalau masih ada yang belum tahu OJK.  Ini kan lembaga baru, undang-undang OJK disahkan Presiden pada 22 November 2011.  Lalu ada fase transisi 13 bulan untuk sosialisasi, memilih 9 anggota dewan komisioner, persiapan infrastruktur, dll.  Alhamdulillah, fase persiapan itu bisa dilalui sesuai jadwal, dan sudah hampir 11 bulan OJK beroperasi.

Persisnya sejak kapan OJK efektif beroperasi?

Sejak 31 Desember 2012,  OJK  mengambil alih tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya dibawah Menteri Keuangan dan BPPMLK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).  Mulai 31 Desember 2013, bulan depan, OJK akan mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia (BI).   

Dengan kewenangan yang begitu besar, tidak sedikit pengamat yang masih meragukan eksistensi OJK. Bagaimana OJK merespon?

Pro-kontra terhadap sebuah lembaga baru pasti ada.  Tugas kami adalah menunjukkan kepada yang pro maupun yang kontra bahwa kinerja OJK baik. Alhamdulillah, proses peralihan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank ke OJK berjalan mulus. Tidak ada guncangan, karena instrumen peraturan yang lama tetap diberlakukan. Dari segi SDM, OJK mentransfer personil dari institusi sebelumnya, yakni officer  dari departemen keuangan (depkeu) dan Bank Indonesia. Jumlahnya kira-kira 1.000 dari depkeu, 200 dari BI, dan 500 rekruitmen baru.

Secara perlahan aturan yang lama diperbaiki dan pengawasan diintensifkan. Hasilnya, OJK mampu mengambil tindakan tegas yang sebelumnya jarang dilakukan. Oktober lalu, OJK mencabut izin usaha sembilan perusahaan modal ventura,  mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, mencabut izin usaha PT Jasa Aktuaria Tiwikrama, dan mencabut izin usaha ratusan pemegang efek individual.

Anda yakin, proses peralihan kewenangan pengawasan kegiatan bank dari BI ke OJK nanti juga berjalan lancar?

Optimis seratus persen akan lancar dan tidak akan ada kevakuman satu detik pun pada saat peralihan. Kita sudah punya pengalaman di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank,  bagaimana melalui fase transisi. Gubernur BI bersama Ketua Dewan Komisioner OJK juga sudah membuat kesepakatan tentang apa saja infrastruktur yang harus disiapkan untuk mendukung peralihan tugas dan kewenangan itu.

Yakinlah,  sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Indonesia akan  jauh lebih baik dari sebelumnya.

Secara spesifik,  lebih baik seperti apa?

Pertama, OJK lebih independen karena tidak bisa diintervensi, dan ada kepastian dari segi durasi kepemimpinan. Dulu misalnya, Ketua Bappepam bisa diganti setiap saat. Sekarang Undang-undang menyatakan, periodesasi komisioner OJK adalah 5 tahun.

Kedua, dari segi regulasi dan pengawasan akan lebih terintegrasi, lebih efektif, dan lebih punya komitmen terhadap perlindungan konsumen.

Point yang kedua bisa lebih dijelaskan?

Dari 9 anggota dewan komisioner OJK, 3 diantaranya menjadi kepala eksekutif yang masing-masing membawahi pasar modal, lembaga keuangan non-bank, dan perbankan. Satu orang komisioner,  khusus membidangi urusan edukasi dan perlindungan konsumen. Dari 9 anggota, dua diantaranya adalah anggota ‘ex-officio’ yang mewakili Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.  Ada juga komite etik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. 9 orang itu punya hak suara yang sama dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial. 

Dengan penyatuan tugas dan kewenangan ini, kasus-kasus yang merugikan konsumen seperti yang dialami nasabah Bank Century  diharapkan tidak akan terjadi lagi. Ingat kan, kasus nasabah Bank Century yang membeli produk bermasalah dari PT Antaboga Securitas?  

Ya, kenapa itu bisa terjadi?

Kasus itu bisa terjadi karena pengawasan yang terpisah antara pasar modal dan perbankan.  Ketika terjadi masalah, nasabah mengadu ke Bappepam, tapi oleh Bappepam disarankan ke BI karena mereka membeli di Bank Century. Ketika mengadu ke BI, oleh BI disarankan ke Bappepam, karena pengawasan PT Antaboga Sekuritas di bawah Bappepam. Akhrinya, sampai sekarang nasib para nasabah itu tidak jelas.  Bank Mutiara (nama baru Bank Century pasca bail out)  sampai sekarang tidak bersedia  membayar kerugian kepada para nasabah itu karena merasa tidak ada dasar hukumnya.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih awam terhadap industri keuangan.  Mereka inilah yang rentan terhadap penipuan atau kejahatan keuangan. Bagaimana OJK ‘concern’ terhadap masalah ini?

Masalah perlindungan konsumen menjadi prioritas kegiatan OJK, karena menurut survei OJK,   hanya sekitar 15 persen masyarakat Indonesia yang mengenal industri keuangan. Padahal, industri keuangan berkembang sangat pesat. Produknya makin beragam, canggih, dan terinteraksi dalam jaringan pasar global yang saling kait mengkait.

Perlindungan konsumen bisa dilakukan melalui dua sisi. Pertama, dengan mengedukasi konsumen agar makin cerdas,  bisa memilih  mana produk jasa keuangan yang sesuai untuk investasi mereka dengan berbagai risikonya, dan bisa memilih mana lembaga keuangan yang kredibel.  Untuk itu, ada satu anggota dewan komisioner OJK  yang bertugas khusus membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Peraturan OJK (POJK) No.1 yang baru dikeluarkan khusus mengenai perlindungan konsumen keuangan. OJK juga menyediakan ‘call center’ sebagai akses bagi masyarakat untuk bertanya atau menyampaikan pengaduan kasus yang mereka hadapi.

Kedua, dengan membuat sehat industri keuangannya. Sejak tahun 90-an ada tren global, yang juga terjadi di Indonesia, dimana satu kelompok perusahaan membangun bermacam-macam lembaga keuangan dan kegiatan usaha. Punya bank, punya asuransi, punya properti, punya perusahaan sekuritas, punya industri, dll. Secara badan hukum kelihatannya terpisah, tapi secara bisnis mereka bisa saling dukung, saling menutupi kelemahan dan berkonspirasi karena  sebetulnya dimiliki satu orang atau kelompok.  OJK, karena punya tugas dan wewenang yang terintegrasi,  bisa mengawasi dengan lebih baik kelompok korporasi seperti ini.   

Ada tuduhan, design OJK ini titipan asing untuk memperlancar proses liberalisasi lembaga keuangan di Indonesia?

Wah tuduhan kacau ini, asing mana yang menitip? OJK adalah amanat undang-undang, prosesnya panjang melalui naskah akademik serta  perdebatan di DPR yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.  Fungsi utamanya ada dua. Di satu sisi menjamin terselenggaranya industri keuangan yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Di sisi lain melindungi konsumen keuangan.  Dua fungsi itu harus seimbang.