Militer Thai dan Kamboja “Siaga Satu” Dekat Kuil Sengketa

Foto: BBC

Bangkok, Sayangi.com – Kepala pasukan militer Kamboja di perbatasan mendesak dilakukannya pertemuan darurat, menyusul insiden terbangnya pesawat Thailand di sekitar wilayah sengketa, dekat kuil kuno Preah Vihear.

Ketegangan di perbatasan itu meningkat menyusul rencana keluarnya keputusan lanjutan oleh Pengadilan Tinggi PBB tentang batas wilayah di sekitar kuil kuno yang menjadi perbatasan kedua negara, Senin (11/11) besok. Pada 2011 lalu, pertempuran sempat terjadi di wilayah itu, menewaskan 18 orang serta ribuan orang mengungsi.

Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan, pasukan Kamboja telah menggali parit dan lubang untuk perlindungan dekat kuil dan benteng pertahanan yang sama juga dibangun di bagian Thailand.

Namun Panglima Regional Kamboja Jenderal Srey Deuk mengatakan kepada BBC, pada Sabtu lalu dia berharap tidak ada masalah dengan militer Thailand setelah vonis Senin nanti. Dia juga menambahkan, tidak akan ada mengerahan pasukan ke kuil kuno tersebut.

Pada 1962, Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) memutuskan kuil kuno tersebut berada dalam wilayah Kamboja, tetapi keputusan itu tidak mengatur tentang daerah di sekitarnya. Kamboja meminta klarifikasi atas keputusan tersebut pada 2011 setelah terjadinya pertempuran di wilayah tersebut.

Kedua negara setuju untuk mematuhi keputusan ICJ tersebut, tapi tetap ada kekhawatiran terhadap kelompok-kelompok yang akan memicu kekerasan di desa-desa sekitar perbatasan. Kelompk nasionalis Thailand Thai Patriotic Network, telah mengatakan akan menolak keputusan ICJ, seperti disampaikan oleh koran The Nation.

Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memerintahkan pasukan di perbatasan untuk tetap tenang. “Saya ingin menyerukan kepada seluruh pasukan bersenjata yang bertugas di perbatasan untuk tetap tenang, pelatihan sepenuhnya dihentikan dan menghindar segala aktivitas yang dapat memicu ketegangan atau bentrokan,” kata dia dalam sebuah siaran televisi.

Hun Sen mengatakan dia dan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra telah sepakat dua negara “harus mematuhi keputusan tersebut dan berupaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas diperbatasan”. (MSR/BBC)