Putusan MK dan Gol Tangan Tuhan Maradona

Foto : adilkurnia.wordpress.com

Sayangi.com – Terbongkarnya skandal suap Pilkada yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar seolah membuka harapan baru bagi Calon-Calon Kepala Daerah yang dikalahkan di Mahkamah Konstitusi. Secara terbuka, sejumlah Calon Kepala Daerah mengungkapkan pengalaman empiriknya, bahkan ada yang mengaku didatangi oleh utusan MK dan dimintai sejumlah uang. Indonesia Lawyer Club (ILC) pun membuka ruang wacana dengan menghadirkan calon-calon Walikota dan Calon-Calon Bupati yang dikalahkan di MK.

Berbagai perdebatan pun bermunculan. Bahkan lawyer langganan PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengusulkan adanya eksaminasi terhadap semua keputusan MK yang berkait sengketa Pilkada. Kiranya wajar pula bila para calon yang kalah, baik selaku penggugat maupun tergugat, pun menaruh harapan besar terhadap berbagai upaya yang memungkinkan kasusnya dibuka kembali. Wajar pula bila mereka berharap adanya terobosan hukum yang lebih membuka peluang keputusan yang lebih adil.

Namun, apakah setelah ditemukannya skandal suap Pilkada yang bahkan melibatkan Ketua MK dengan sendirinya pula semua keputusan MK dianggap batal secara hukum. Di sinilah terjadi perdebatan hukum yang masing-masing memiliki argumentasi kuat. Pihak yang setuju adanya terobosan hukum memiliki argumentasi, keputusan yang terindikasi suap selain tidak adil juga menimbulkan cacat legitimasi. Oleh karenanya mereka berharap terbukanya peluang menggugurkan keputusan-keputusan MK yang sudah inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap dan harus segera dijalankan).

Sedangkan pihak yang menolak berargumentasi, siapapun yang dikalahkan oleh MK akan merasa diperlakukan tidak adil dan bila kasus itu dibuka maka semua calon Kepala daerah yang dikalahkan MK dalam sengketa Pilkada akan berlomba-lomba mengajukan eksaminasi. Bila hal ini terjadi maka akan memiliki implikasi yang luas, mengingat kepala daerah yang telah diputuskan secara inkracht van gewijsde sebagai pemenang memiliki kewenangan membuat kebijakan dan produk-produk aturan yang mengikat dan sudah berjalan. Bila akhirnya kepala daerah itu dinyatakan gugur secara hukum, maka semua produk kebijakan yang melibatkan berbagai pihak pun dianggap cacat hukum.

Terlepas dari kedua perdebatan itu, dunia pernah digegerkan oleh Goal Tangan Tuhan Maradona. Mengutip Wikipedia, gol tangan Tuhan terjadi tanggal 22 Juni, 1986 di Estadio Azteca, Mexico City. Ketika gocekan Diego Maradona melewati 5 pemain Inggris lalu diumpan sampai bola melambung ke atas. Maradona pun menyambut dengan tangannya. Saat itulah bola masuk ke gawang Inggris. Gol pun terjadi pada menit 51′, diputuskan sebagai Gol yang sah oleh wasit, kendati kejadian itu ditonton oleh miliaran penonton sepakbola seluruh dunia.

Gol yang akhirnya diakui oleh Maradonna sebagai gol “tangan Tuhan” sudah jelas merupakan kecurangan. Berkat gol curang itu Argentina menang dengan skor 2 : 1 atas Inggris. Bersyukur pula, Inggris kendati nyata-nyata telah dicurangi Maradona tidak pernah menggugat kemenangan lawannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan, sejumlah tokoh sepakbola di negeri tiga singa itu mengakui kehebatan Kapten Timnas Argentina bernomer punggung 10 itu.

Makna di balik kisah itu, masyarakat sepakbola di Inggris termasuk para tokoh dan aktornya memiliki jiwa besar untuk mengakui kelebihan lawan. Keputusan yang sudah lewat tidak pernah mereka permasalahkan, toh Inggris juga pernah diuntungkan lewat insiden garis gawang yang membuatnya mengalahkan Jerman dan berhak atas Piala Dunia 1966. Toh demikian, perbaikan sistem seperti penggunaan tehnologi garis gawang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan dunia.

Tampaknya pula, gol tangan Tuhan Maradona dapat dijadikan analogi untuk menjawab pertanyaan, bisakah keputusan MK yang terindikasi suap dapat dibatalkan. Memang, tak ada suap kepada wasit yang mengesahkan gol tangan Tuhan Maradona, namun belum tentu pula semua keputusan MK terkait sengketa Pilkada yang sekalipun melibatkan Hakim MK Akil Mochtar terindikasi suap. Jadi tidak bisa digeneralisir sehingga keputusan hukum yang tetap masih bisa digugat. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada lagi kepastian hukum yang sudah pasti memiliki implikasi yang luas bagi kebaikan bangsa ini ke depan.

Maka yang diperlukan ke depan bukan mengutak-atik keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, melainkan perbaikan sistem dan mempertanyakan masih perlukah MK mengurusi sengketa Pilkada, termasuk di dalamnya memperbaiki sistem rekrutmen hakim-hakim MK yang memungkinkan tidak lolosnya orang-orang yang memiliki rekam jejak tercela untuk menjadi hakim MK. Seperti Akil Mochtar, sebelum menjadi Hakim MK pun memiliki rekam jejak tercela terkait pemekaran wilayah di Kalimantan Barat, namun toh Akil Mochtar yang belakangan terbukti korup akhirnya lolos menjadi Hakim MK, bahkan sempat menjadi Ketua MK.