Seminar Kebangsaan: Partisipasi Politik Rakyat Dalam Bahaya

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com –  Seminar kebangsaan yang diselenggarakan oleh Institute Proklamasi di Kantor Institut Proklamasi Jl. Anyer No. 5 Menteng, Jakarta, Minggu (10/11) menyoroti partisipasi politik rakyat menjelang pemilu 2014.

Dari beberapa narasumber terungkap, bahwa partisipasi politik rakyat tersebut  saat ini dapat dikatakan dalam situasi mengkhawatirkan, atau dengan kata lain dapat disebut dalam kondisi yang membahayakan. 

Pernyataan tersebut diantaranya dikatakan oleh Muhammad Taufiqurrahman, nara sumber dari anggota DPRD DKI  yang juga ketua partai Demokrat Jakarta Pusat. Menurutnya partisipasi politik rakyat saat ini barada pada situasi yang sangat pesimis. 

“Pemilu kita hanya sebatas demokrasi prosedural dan belum substansial. Tidak ada partai politik yang ideologis. Semua partai transaksional dan itu kritik saya untuk parpol hari ini,” kata Taufikurahman dalam seminar tersebut 

Menurutnya, menjelang pemilu ini banyak caleg yang mendadak jadi baik hati. Ini disebut dengan istilah politik beli putus. “Pemilu kita hanya soal rakyat dapat sembako dan uang yang juga hanya beberapa rupiah,” katanya.

Dalam situasi ini, Taufiq menawarkan dua solusi bagi rakyat agar bisa menang dalam politik, yakni, pertama, kalau nanti ada caleg yang datang tangapi saja, ambil uangnya jika dikasih uang  dan tak perlu terbebani, kedua, pilih caleg yang sudah dikenal dan bila perlu bikin kontrak politik tertulis,” kata Taufik.

Selain Taufikurahman, seminar ini juga menghadirkan Caleg Partai Nasdem Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatomo, Ketua Umum DPN Repdem Masinton Pasaribu, SH, Komisioner KPU DKI Jakarta Muhamad Fadlilah, S.Sos sebagai narasumber. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Daud Gerung

Sementara itu Diennaryati Tjokrosuprihatomo yang juga adalah mewakili dekan Fakultas Psikologi Univeritas Indonesia mengatakan, dari penelitian hanya satu persen wakil rakyat yang mengerti apa itu tugas dan peran wakil rakyat.

Diennaryati menyoroti tingkat absensi saat rapat yang berbanding terbalik dengan pembagian dana.

Lebih lanjut Diennaryati mengatakan, terdapat kecenderungan signifikan terhadap ketidakpercayaan masyarkat pada partai politik.  “Bisa saja ini adalah akumulasi dari kekecewaan. Kenapa terjadi? Karena ada harapan yang tidak terealisasi.

Menurutnya, caleg parpol kita tidak memiliki kompetensi tetapi hanya sekedar untuk memenuhi quota.

Ditambahkan olehnya, ke depan, diperkirakan golput bisa mencapai 70 persen. Hal ini disebabkan karena rendahnya hasrat partisipasi politik rakyat, terutama pada kaum muda dan kelompok perempuan.

Saat ini lanjut Diennaryati baru ada 17,8 persen dari quota 30 persen sehingga partispasi politik perempuan dalam politik tentu saja belum maksimal.

“Alasan perempuan tidak suka dengan politik, karena kurang pecaya diri dan pendidikan politik bagi perempuan belum jalan,’ katanya.

Sedangkan Masinton Pasaribu Ketua DPP Repdem, mengatakan politik itu adalah ide adalah membangun negara ini dengan prinsip mandiri, dan berdaulat.

“Kondisi saat ini sungguh tidak mandiri, ada 70 Undang-undang yang dibuat dengan pendanaan donor asing. Hampir seluruh aset kita dikuasai asing,” kata Mansinton.

Menurut Mansinton, ini situasi yang luar biasa mengkhawatirkan sehingga harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula.

Mengenai pelaksanaan pemilu 2014 nanti, Masinton mengatakan, ada beberapa hal yang perlu kita kritik dari penyelenggaraan pemilu ini, misalnya soal tidak selesainya 10,4 juta DPT.

Pada sesi terakhir, Komisioner KPU DKI Jakarta Muhamad Fadlilah, S.Sos menekankan bahwa hal utama dalam penyelenggraan pemilu adalah dukungan segenap warga negara dengan berbagai cara. “Kami dari penyelenggara pemilu tidak mungkin bekerja 100 persen jika tidak didukung oleh rakyat secara keseluruhan termasuk peserta pemilu,” ujar Fadlilah.

Dalam hal partisipasi pemilih, Fadlilah  mengatakan bahwa kita harus membedakan antara partisipasi secara kualitatif dan kuantitatif. “Yang sering dibicarakan para caleg adalah partisipasi kualitatif, menurut kami yang kita harus maksimalkan adalah partisipasi kuantitatif,” katanya.

Diakui oleh Fadlilah, bahwa partisipasi politik rakyat kita dalam pemilu memang sangat rendah,”Apakah ini hanya menjadi tugas KPU? saya kira tidak, partai politik juga harus mau melakukan pendidikan politik,” ujar Fadlilah.

Fadlilah mengatakan bahwa kebanyakan partai politik hanya mau melakukan pendidikan politik secara aktif lima tahun sekali.

Sedangkan Hak pilih adalah hak politik dan ini yang harus di dorong oleh semua masyarakat dan terutama oleh partai politik. “Jangan mendorong masyarakat untuk memilih hanya karena dikasih uang atau dijanjikan sesuatu,” pungkas Fadlilah. (VAL)