Masih Ada Masalah, Tim Inalum Ke Singapura Temui NAA

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.ComTim negosiasi pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)  dijadwalkan  kembali bertemu dengan pihak Nippon Asahan Alumunium (NAA) di Singapura, Selasa 12 November 2013 besok.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang juga terlibat dalam tim negosiasi menyatakan, pertemuan tersebut akan membahas  masalah selisih harga yang hingga saat ini masih mewarnai proses pengambilalihan 58,88 persen saham perusahaan Jepang itu yang telah diputuskan akan diberikan kepada Pemerintah Indonesia.

“Betul, akan membahas perundingan yang belum mencapai titik temu, masalah harga,” kata Hadiyanto di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Hadiyanto, pertemuan nanti belum merupakan pertemuan final. Jika dalam pertemuan besok, lanjutnya, ada titik temu antara kedua belah pihak, maka akan segera ditindaklanjuti pemerintah sesuai kesepakatan. “Hasil pertemuan besok dengan mereka, akan kita konsultasikan dengan pak menteri (Menteri Keuangan Chatib Basri), pak menko (Menko Perekonomian Hatta Rajasa). Arahnya seperti itu,” papar Hadiyanto.

Hadiyanto menambahkan, pemerintah menginginan agar harga pengambilalihannya lebih rendah. Dia menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah membawah persoalan tersebut ke arbitrase internasional jika proses negosiasi tidak mendapatkan titik temu.

Sebagaimana diketahui sesuai Master of Agreement yang berakhir 31 Oktober 2013, Inalum telah resmi menjadi milik Indonesia.Namun dalam proses pengambil alihan sisa saham yang ada, masih terdapat selisih harga. Pemerintah sendiri tetap berpegang pada proyeksi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 31 Oktober 2013. (bk)

Sebelumnya dikabarkan, Menteri Keuangan, Chatib Basri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI menyatakan kedua belah pihak sedang menunggu audit Kantro Akuntan Publik terkait operasi perusahaan sejak 31 Maret 2013, audit terakhir BPKP, untuk kemudian dibicarakan lagi.

“Angka USD558 juta merupakan total dari hasil audit BPKP per 31 Maret 2013 dan proyeksi sampai 31 Oktober 2013. Karena ini merupakan negosiasi antara dua pihak, agar hasilnya independen maka dimintalah KAP untuk mengaudit besaran angka proyeksi tersebut. Hasilnya bisa di atas bisa di bawah USD558 juta,” papar Chatib.

Komisi XI DPR RI sendiri telah menyetujui dana pembayaran Inalum sebesar Rp7 triliun yang telah dianggarkan pada APBNP 2012 sebesar Rp2 triliun dan APBNP 2013 sebesar Rp5 triliun.