Ali Masykur Musa: Pluralisme Satu Keharusan di Indonesia

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Peserta konvensi calon presiden (Capres) dari Partai Demokrat, Ali Masykur Musa mengaku akan mengusung tema pluralisme jika terpilih sebagai pemenang konvensi. Sebab, menurutnya, pluralisme menjadi suatu keharusan di Indonesia.

“Pluralisme suatu keharusan di sebuah negara Pancasila. Sebab itu, membangun pluralisme harus menjadi komitmen semua pihak. Baik pemerintah pusat, daerah, tokoh formal maupun informal dan para pemimpin partai politik,” ujar Masykur Musa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/11).

Pernyataan, Masykur musa ini menanggapi survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu (11/11) lalu. Dalam rilis LPI, sosok tokoh elit politik baru yang dinilai pluralis yaitu Jokowi di posisi pertama,  Hary Tanoe 5,07 persen di posisi kedua dan capres dari konvensi Demokrat Ali Masykur Musa di posisi ketiga dengan 5,04 persen.

Menurutnya, saat ini, Indonesia berada dalam masa transisi dan mengharuskan terbangunnya suasana politik yang penuh toleran agar pemilu 2014 berjalan secara damai. Sekarang, lanjutnya, sendi-sendi sosial bangsa Indonesia telah bergeser dari kohesif menuju ke individualistik. Dengan demikian kehidupan masyarakat kita akhirnya cenderung tidak mampu mengembangkan toleransi yang menghargai perbedaan.

“Karena itulah, yang dibutuhkan dalam kepemimpinnan yang akan datang adalah pemimpinan yang mampu meredam masalah sosial,” kata Ali Masykur yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Dalam kesempatan itu, Ali Masykur berjanji, akan menjadi  tokoh yang mampu menjadi solidarity maker di level sosial dan politik. Dirinya mengaku, sikap plural bukanlah masalah di tokoh-tokoh NU. Karena memang sikap seperti ini (pluralis) sudah menjadi sikap keseharian dari pimpinan-pimpinan Nahdhatul Ulama yang mengedepankan toleransi sebagai prinsip etika sosial.

Ali Masykur menambahkan, akhir-akhir ini, pluralisme tidak dihargai sebab, politik agama dan etnik telah menjadi alat para pimpinan baik formal maupun informal agama. Pada akhirnya cenderung melahirkan kekerasan antar umat beragama dan kekerasan antar etnik di Indonesia.

“Padahal 10 tahun yang lalu kita tidak melihat adanya kekerasan antar suku. Tapi justru setelah reformasi inilah kasus kekerasan antar suku di Indonesia semakin marak. Makanya kita harus berani dan kritis di Indonesia yang pluralis,” tegasnya.

Selain itu. Masykur mengatakan, seharusnya keragaman bisa dijadikan potensi di Indonesia. Sayangnya, perbedaan itu menjadi komoditas politik yang acapkali dibenturkan. “Solusinya adalah, leadership. Membutuhkan leadership yang memiliki nilai-nilai toleransi. Dari segi program-programnya mengedepankan pendekatan kultural yang menumbuhkan karakter bangsa. Selama ini pendidikan karakter bangsa kan ditinggal,” katanya. (GWH)