Penyadapan & Runtuhnya Martabat Bangsa

Foto: worldbulletin

Sayangi.com – Indonesia untuk kedua kalinya pada November 2013 ini dikagetkan dengan aksi penyadapan. Pada awal bulan ini, terungkap bocoran baru dari Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Australia memata-matai Indonesia dengan memanfaatkan Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali pada tahun 2007.

Laporan ini disampaikan media Inggris, The Guardian, mengutip bocoran dari mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat yang kini membelot di Rusia, Edward Snowden dengan mengungkapkan bagaimana agenda mata-mata Australia dari Direktorat Sandi Pertahanan (DSD) dan NSA berkerjasama dalam sebuah operasi mengumpulkan nomor telepon sejumlah pejabat keamanan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman kuat terkait jaringan struktur yang harus dikumpulkan jika ada kondisi gawat darurat.

Namun tidak sampai tiga pekan, Snowden kembali menyingkap data rahasia seputar Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dalam bocoran yang disiarkan melalui radio dan televisi Australia ABC dan media Inggris The Guardian ini disebutkan bahwa Australia langsung menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan para petinggi Indonesia. Dalam bocoran ini juga disebutkan bahwa intel Australia melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009.

Bila kita perhatikan rentang waktu dua penyadapan ini, kita tentu bisa menyimpulkan bahwa kegiatan “menyadap”, terutama yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sudah berulang kali. Kegiatan “haram” ini memang tidak selamanya tergantung pada momentum, ia bisa saja dilakukan karena Australia maupun negara asing lainnya ingin menyimpan ‘file’ Indonesia secara mendalam. Mereka akan menggunakan file itu bila sewaktu-waktu dibutuhkan, guna memenuhi hasrat dominasi negara mereka, baik secara politik, militer, ekonomi, dan seterusnya.

Bagi Australia, ternyata aksi penyadapan ini sudah dianggap lazim (dismissive). Ini tampak dari pengakuan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyebutkan bahwa semua pemerintahan melakukan pengumpulan informasi. Dalam merespon protes Indonesia, Abbott pun dengan santai menjawab, “Pemerintah Australia tak pernah berkomentar mengenai masalah intelijen spesifik, ini telah menjadi tradisi lama pemerintah, dan saya tak berniat mengubahnya hari ini.”

Terlihat miris. Sebuah pengakuan yang hendak menunjukkan bahwa suatu bangsa bisa besar hanya dengan ‘mencuri’ dan ‘melemahkan’ negara lain dengan jalan yang tidak gentle. Tapi anehnya, langkah ini pun bukan ihwal baru bagi dunia asing, meski tak semuanya berbentuk penyadapan, ia bisa saja berbentuk spionase, memata-matai, termasuk aksi sabotase. Sebut saja Amerika Serikat misalnya. Negara ini punya sejarah panjang dalam hal memata-matai aktivitas negara lain dan organisasi internasional. Pada 2003, Negara ‘Paman Sam’ ini disebut menyadap telepon dan surat elektronik Dewan Keamanan PBB. Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika juga diketahui menyadap komunikasi Presiden Brasil dan Meksiko.

Martabat Bangsa

Bocoran ini tidak hanya memukul Indonesia, tapi lebih jauh dari itu, bocoran ini juga benar-benar telah mempermalukan martabat bangsa ini. Harga diri bangsa ternodai, dan kita akan segera berpikir bahwa tidak berlebihan kiranya jika kita berani mengakui bahwa bangsa ini telah begitu inferior di mata dunia.

Martabat sebuah bangsa amat penting, karena ia salah satu simbol terbesar dari bangsa itu sendiri. Pada abad pencerahan, kata “dignity” yang mengandung arti martabat kerap disandingkan dengan hak asasi manusia, karena ia merupakan sebuah bawaan yang meniscayakan manusia untuk dihargai dan diperlakuan secara etis. Oleh karenanya, bila martabat suatu bangsa dilecehkan, bangsa tersebut sebenarnya telah kehilangan harga dirinya. Ia sudah menjadi bangsa yang dianggap rendah dan remeh. Dalam hal ini, hukum rimba pun seperti yang diwacanakan Filsuf Inggris, Thomas Hobbes dengan ungkapan tersohornya “Homo Homini Lupus” yang berarti “Man is a wolf to man” akan kembali terjadi. Negara yang kuat akan terus mengebiri dan merendahkan negara yang lemah.

Maka, sebagai aksi perlawanan terhadap tindakan ini, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia sudah cukup tegas, yaitu dengan menarik Duta Besar RI untuk Australia, Najib Riphat Kesoema. Hanya saja, bila tidak ada permintaan maaf dan rasa bersalah dari Australia, kiranya perlu dipertimbangkan untuk memulangkan diplomat-diplomat dan Dubes Australia di Indonesia, sebagai tindakan persona non grata. Ini penting dilakukan, sebagai aksi protes terhadap tindak penyadapan. Ini juga sebagai langkah kita menjaga marwah dan martabat bangsa kita yang besar ini.

Tentu di luar semua itu, kita harus mengevaluasi diri bahwa peristiwa ini mengajarkan tentang lemahnya teknologi di negeri ini. Teknologi kita harus canggih, tentu tidak dalam niat menyadap negara lain, melainkan sebagai ikhtiar untuk menangkal aksi penyadapan dari negara-negara asing. Dengan begitu, kita tidak akan diganggu dan dilecehkan negara lain.

Lebih dari itu, kita harus tegas menunjukkan pada dunia sebagai negara “anti” penyadapan. Sebab, selain ia jelas-jelas merugikan negara yang disadap, juga melanggar etika berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus mengampanyekan sekaligus memperjuangkan i’tikad baik ke PBB sehingga kembali diatur mengenai penyadapan. Dengan begitu, hubungan antar-bangsa dan antar-negara tidak terganggu oleh tindakan-tindakan yang bisa menciptakan ketegangan dan bahkan permusuhan.