Kemenhut Gairahkan Industri Rotan

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Kementerian Kehutanan akan mempermudah pemanfaatan rotan untuk menggairahkan petani pengumpul rotan kembali mengusahakan hasil hutan bukan kayu itu.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta, Kamis, menyatakan, pemanfaatan rotan seharusnya tidak perlu berbelit-belit, apalagi komoditas tersebut banyak dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di sekitar hutan.

“Kalau sekarang masih ada izin pemanfaatannya, ke depan izin tersebut akan dihapuskan,” katanya seusai membuka seminar “Kebangkitan Rotan Indonesia”.

Saat ini pemanfatan rotan dari kawasan hutan diatur lewat izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) pada hutan alam dan hutan tanaman, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK), dan izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu (IUIHHBK).

Hadi menyatakan, saat ini adalah momen yang tepat untuk mengkaji kembali berbagai perizinan di tengah lesunya usaha pemanfaatan rotan.

Menurut dia, kemudahan yang diberikan diharapkan bisa membangkitkan lagi gairah masyarakat untuk menanam dan memanfaatkan rotan.

Kemudahan serupa, tambahnya, telah diberikan pada kayu yang dihasilkan dari lahan milik masyarakat.

“Kemenhut mempermudah pemanfaatan kayu rakyat. Hasilnya, kini masyarakat bergairah untuk menanam, dan industri pengolahan kayu tumbuh dengan pesat. Ini yang ingin kami duplikasi pada rotan,” katanya.

Dia mengakui, kebijakan larangan ekspor rotan setengah jadi membuat banyak petani rotan yang kehilangan mata pencaharian. Meski demikian, lanjutnya, Kemenhut tidak terjebak pada kontroversi buka tutup keran ekspor dan lebih fokus pada pencarian solusi yang saling menguntungkan.

Ekspor rotan setengah jadi dilarang seiring pemberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan yang terbit 30 November 2011.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Lisman Sumardjani mengungkapkan, paska pemberlakuan Permendag No.35 tahun 2011, industri pengolahan rotan setengah jadi kini mati suri.

Dia mengungkapkan, saat ini di seluruh daratan Sumatera, hanya tersisa dua industri pengolahan rotan setengah jadi, dari sebelumnya 20 unit selain itu kapasitas industri yang masih bertahan pun hanya sekitar 20 persen.

Di Kalimantan, hanya ada satu industri pengolahan rotan setengah jadi yang juga hampir mati, tambahnya, selebihnya hanya usaha pengolahan rotan mentah (asalan) yang tidak memiliki kepastian usaha.

Sementara di Sulawesi, saat ini hanya tersisa 15 industri pengolahan rotan setengah jadi dengan kapasitas tinggal 50-60 persen dari normal. Padahal awal 2012, masih ada sekitar 60 unit industri.

Sedang di Nusa Tenggara Barat, industri pengolahan rotan setengah jadi kini bahkan sudah menghentikan operasinya secara keseluruhan.

“Hal itu merupakan dampak dari kebijakan larangan ekspor rotan,” kata Lisman.

Tekan harga Ketua Perkumpulan Petani Rotan Katingan Sarwepin menyatakan, turunnya permintaan rotan akhirnya menekan harga di tingkat petani pengumpul.

Menurut dia, saat ini harga rotan jatuh ke titik terendah, misalnya rotan jenis sigi hanya dihargai Rp1.200/kilogram, sementara untuk jenis irit sekitar Rp1.000/kg.

“Padahal, kalau mau dimanfaatkan oleh masyarakat harga rotan paling tidak sama dengan 1 kg beras ditambah kopi dan gula atau sekitar Rp12.000/kg,” katanya.

Akibat harga yang rendah itu, lanjutnya, kini masyarakat Katingan enggan untuk memanen dan menanami kembali lahannya dengan rotan.

Banyak pemilik lahan yang kemudian mengalihkan lahannya untuk menanam kelapa sawit, sementara petani pengumpul beralih pekerjaan sebagian menjadi penambang ilegal.

Pengajar Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo menyatakan, kebijakan larangan ekspor rotan setengah jadi kurang adil bagi masyarakat pelaku usaha rotan di hulu.

“Kebijakan pemerintah seharusnya jangan menguntungkan segelintir pihak, namun mengorbankan pihak lain yang jumlahnya justru lebih banyak,” kata dia.

Dia mngusulkan pemerintah segera menginventarisasi data yang valid tentang produksi dan kebutuhan rotan di dalam negeri sehingga bisa mengambil kebijakan yang lebih akurat dan menguntungkan semua pihak. (ANT)