Bawaslu: Pemda Aceh dan KIP Tidak Proaktif Tertibkan Alat Peraga

Banda Aceh, Sayangi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak proaktif menertibkan alat peraga Caleg yang melanggar aturan.

“Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 17 ayat 3 menyebutkan, yang berhak menertibkan dan menurunkan atribut partai adalah Pemda dan partai itu sendiri,” kata ketua Bawaslu Aceh, Askalani, Kamis (21/11) di Banda Aceh.

Kata Askalani, pelanggaran administrasi yang dilakukan Caleg adalah telah melanggaran PKPU Nomor 15 tahun 2011 pasal 17 ayat 3. Dalam aturan tersebut Caleg dibolehkan memasang spanduk berukuran 1,5 x 7 meter dalam satu zona. Artinya, Caleg tidak dibenarkan memasang baleho dan juga dengan jumlah yang banyak.

“Satu spanduk satu zona yang dibolehkan dengan maksimal 1,5 x 7 meter. Baliho dibolehkan untuk visi-misiĀ  partai dan foto pengurus partai yg tidak nyaleg, termasuk nomor partai dan lambang,” jelasnya.

Kata Askalani, saat ini banyak Caleg memasang alat peraga kampanye tidak sesuai aturan. Akan tetapi, Pemda dan KIP terkesan tidak menertibkannya. Semestinya harus segera diberi peringatan dan juga dilakukan sosialisasi pada partai politik. Dan bila tetap tidak diindahkan, maka KIP dan Pemda berhak mencabut dan memindahkan atribut kampanye Caleg yang melanggar aturan itu.

“Tapi sayangnya, Pemda terkesan tidak melakukan itu, padahal ini kewajiban mereka, sedangkan Bawaslu hanya bisa merekomendasikan kalau ada terjadi pelanggaran,” tukasnya. (VAL)