Jumhur: 145 WNI/TKI Terbebas dari Hukuman Mati

Foto : Sayangi.com/Doc

Jakarta,Sayangi.com – BNP2TKI, Jumat (22/11) – Sebanyak 145 WNI/TKI di luar negeri terbebas dari ancaman hukuman mati, kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menjawab pertanyaan warga di Kabupaten Tana Toraja, Sulsel, Jumat (22/11).

Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat saat berada di Tana Toraja dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI melalui media tradisional. Pada acara tersebut turut juga mendampangi, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan BNP2TKI Rohyati Sarosa, Kepala BP3TKI Makassar Agus Bustami dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja Enos Karoman, dan tokoh masyarakat dan tokoh adat Tana Toraja.

Kegiatan sosialisasi yang diadakan di depan gedung DPRD Makale, Tana Toraja di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 diramaikan dengan kesenian musik bambu dan tari-tarian daerah serta penyanyi Titi KDI.

Menurut Jumhur, sejak 5 tahun terakhir sudah ada 145 orang yang sebelumnya terkena ancaman hukuman mati kini berubah status hukumannya. “Memang meringding bulu kuduk kita setiap WNI/TKI terancam hukuman mati di luar negeri,” kata Jumhur.

Dia menjelaskan, 80 persen WNI terkena ancaman hukuman mati adalah mereka yang menjual narkoba. “Mereka bukan TKI tapi sengaja berdagang narkoba,” ujarnya.

Di Indonesia saja, kata Jumhur, kasus Narkoba, dalam pasal hukuman tertingginya bisa dihukum mati. Namun bagi WNI di luar negeri terkadang baru ancaman saja kita sudah khawatir padahal vonis dan sidangnya belum dilakukan. Meski demikian, pemerintah melalui KBRI/KJRI di luar negeri telah menyediakan pengacara profesional untuk membela warganya yang bermasalah dengan hukum di luar negeri.

Kepada warga Tana Toraja, Jumhur mengatakan jika permasalahannya berkaitan dengan hubungan pemerintah Indonesia dengan negara penempatan TKI, maka upaya diplomatik bisa dilakukan untuk
mempercepat keringanan hukuman WNI/TKI. Namun jika masalahnya harus melalui permintaan maaf keluarga majikan seperti yang terjadi di Arab Saudi, tentu keringan hukum itu harus menunggu kesedian maaf tersebut.

Pemerintah, kata Jumhur, sudah mengharapkan agar bagi yang ingin bekerja ke luar negeri sebaiknya melalui prosedur resmi dengan mendatangi kantor BP3TKI/Pos pelayanan TKI (P4TKI) dan kantor disnaker setempat. Di luar jalur itu, dipastikan jalur yang ilegal dan berbahaya.

Jumhur mencontohkan, Wilfrida, yang terjerat hukuman mati di Malaysia, dalam konteks TKI dia adalah korban dari perdagangan manusia (trafficking). Korban trafficking ini bisa mengalami eksploitasi kerja hingga kekerasan seksual.

“Wilfrida, dia bekerja di bawah eksploitasi dan dia terpaksa membunuh untuk membela diri dari perkelahiannya dengan majikan,” katanya.

Pemerintah meyakini bahwa sejak awal Wilfrida akan bebas karena ia masih di bawah umur ketika diduga membunuh. Dan uji tulang yang telah dilakukan terhadap Wilfrida memang menguatkan pernyataan pendeta Wilfrida yang didatangkan BNP2TKI bahwa ia masih di bawah 18 tahun.

“Sesuai hukum di Malaysia seseorang yang masih di bawah umur tidak boleh dijatuhkan hukuman mati,” katanya. (MD)