Harry Azhar Azis: BI Harus Ikhlas Berbagi Wewenang Dengan OJK

Foto : pajak.go.id

Jakarta, Sayangi.comOtoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011, yang memiliki otoritas regulasi dan pengawasan industri keuangan di Indonesia, otoritas ini sebelumnnya di bawah kendali penuh Bank Indonesia. Faktanya UU OJK terkesan lambat disahkah karena ketidak ikhlasan BI dalam melepas kewenangan pengawasan.

Untuk menggali lebih jauh tentang OJK, Bursah Zarnubi dari Sayangi.com menggali keterangan dari Wakil Ketua Komisi XI DR Harry Azhar Azis, MA dari Fraksi Partai Golkar. Lulusan S-3 di Oklahoma St. University ini dikenal sangat menguasai bidang ekonomi dan keuangan. Berikut petikan wawancaranya :

Sejak kapan gagasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) muncul di Indonesia?

Ide ini bergulir dari tahun 1999 hingga disusunlah draf RUUnya tahun 2004. Rupanya founding fathers setelah reformasi mengambil kesimpulan agar tidak terjadi kongkalikong antara pengawasan dengan regulasi maka keduanya harus dipisahkan.

Ada anggapan pembentukan OJK ini pintu masuk bagi pasar bebas untuk menguasai pasar keuangan Indonesia?

Ini tidak ada hubungan dengan ideologi. Sebetulnya OJK ini hubungannya antara regulasi dengan pengawasan. Perlu diketahui, dulu regulasi dan pengawasan bank dilakukan oleh Dewan Moneter yang diatur dengan UU 53 dan UU 68. Kala itu segala urusan keuangan masih di bawah ketiak pemerintah. Jadi kalau adanya OJK ini dianggap sebagai liberalisasi, maka reformasi kita cenderung liberal padahal OJK ini adalah keputusan Fundamental Reformasi.

Bagaimana model pemisahannya?

Gagasan dasarnya adalah memberikan kewenangan kepada BI hanya pada urusan monetary policy dan sistem pembayaran. Sementara untuk ijin perbankan dan mikronya termasuk pengawasannya akan dibentuk lembaga baru. Namun, tekanannya pada waktu itu adalah agar fungsi regulasi dan fungsi pengawasan tidak dipisahkan dan tetap di bawah kendali BI.

Sepertinya BI ngotot fungsi regulasi dan pengawasan di bawah kendali BI, kenapa ?

Ya, BI tidak ikhlas untuk melepas sebagian kewenangannya kepada OJK. Sama seperti saat ini kita mendesak agar Dirjen Pajak keluar dari Departemen Keuangan. Menteri Keuangan tidak pernah akan ikhlas kalau Dirjen Pajak keluar dari struktur Menteri Keuangan.

Kalau pajak keluar dari keuangan, di bawah siapa nanti dia?

Di bawah langsung Presiden dan contonhya ada seperti IRS (internal Revenue Servive) di Amerika. Sekarang ini 1882 Triliun APBN 2014 sisi belanja dikelola oleh 34 Menteri, 33 Provinsi, 430 an kab/kota dan dengan lembaga 80 atau 90 an. Itu sisi belanja, jadi policy spending itu clear, sedangkan sisi penerimaan hanya dikelola oleh satu orang saja yaitu pejabat eselon satu saja, seperti Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

Jadi dari sisi penerimaan yang sekitar 80 persen itu hanya dikelola oleh satu orang saja?

Yah sekitar 1500 T APBN hanya oleh satu pejabat eselon satu atau dualah. Pembagiannya 110 Triliun dikelola oleh Pajak dan 300 triliun dikelola oleh bea cukai. Jadi bisa dibayangkan hanya bertumpu di menteri keuangan. Kita memaksa seseorang untuk di Indonesia ini untuk menjadi super sibuk. Bahkan kekuasaan menteri keuangan bisa lebih besar dari seorang Wakil Presiden atau bahkan Presiden. Kekuasaan sesungguhnya di Indonesia ini ada di Menteri Keuangan.

Jadi salah satu alasan mengapa OJK ini menjadi lambat disahkan adalah karena BI belum ikhlas?

Iya, sampai titik terakhir. Jadi begini. Dulu salah satu orang yang ikut merumuskan draft RUU OJK itu adalah Darmin Nasution sewaktu dia masih menjabat sebagai Dirjen Bapepam LK. Waktu itu dia justru menuntut agar OJK segera dibentuk, nah begitu menjadi gubernur dia berubah. Kan tidak bisa seperti itu. BI harus ikhlas berbagi kewenangan dengan OJK sesuai amanat Undang-undang.

Sebetulnya adakah model OJK yang bisa kita contoh?

Yang selalu dijadikan contoh oleh BI itu Inggris. Di sana pernah dipisah ada pengawasan dan regulasi, alasannya karena di sana hubungan antara sektor mikro dan makro prudentialnya gagal dikoordinasikan. Dan mengenai koordinasi kita sudah punya ada protokol koordinasi.

Nah kalau ada contoh yang tidak sukses kenapa kita berlakukan OJK? Apa tidak cukup dengan Bank central saja?

Begini, itu hanya contoh dari satu negara. Mari kita lihat contoh di negara lain. Di Amerika itu ada Bank Central tapi ada economic counsilnya, di Perancis ada Bank Central tetapi ada OJK di bawah Bank central, di Jepang dan Korea juga terpisah. Saat kami studi banding ke Jepang yang kami temukan adalah tidak terlalu penting aturan, yang paling penting itu koordinasi. Komunikasi informal itu yang efektif memecahkan masalah. Jadi apapun modelnya yah koordinasilah yg penting.

Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita berkiblat ke Amerika, Perancis atau Korea dan Jepang dan Inggris?

Yah kurang lebih. Kita sedang membuat lembaga yang ada bumbu Amerikanya, ada bumbu Jepang, Koreanya, Perancisnya dan Inggris.

Model manakah kira-kira yang paling efektif?

Menurut saya model Korea dan Jepang. Lebih sesuai dengan postur perbankan dan keuangan kita.

Berapa besar kapitalisasi pasar uang (putaran dana) yang akan diawasi oleh OJK?

Saat ini terdapat kira-kira ada kurang lebih Rp9.600 Triliun dana yang akan diawasi oleh OJK. Rp4.000 T itu pasar modal, Rp1.500 T asuransi, dana pensiun Rp300 T dan pembiayaan Rp150 T. Jadi. yah kira-kira segitulah  besarnya dana yang diawasi.

Mengenai kewenangan OJK, selain kewenangan melakukan pengawasan apakah ada kewenangan lain?

Selain fungsi pengawasan, dalam UU OJK juga di atur tentang perlindungan terhadap konsumen. Dan ini sebelumnya tidak diatur dalam UU Bapepam LK dan UU BI. Begini, dari 240 juta penduduk Indonesia hanya 40 % saja penduduk yang menggunakan jasa perbankan. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibanding dengan Malaysia yang sudah mencapai 70 %. Oleh karena itu dalam UU OJK kita tambahkan satu fungsi lagi yakni fungsi edukatif. Jadi tugas OJK bukan hanya melindungi konsumen tetapi sekaligus memasyarakatkan akses kepada dunia keuangan. Teorinya, rakyat yang makin tersentuh akses lembaga keuangan akan makin sejahtera.

Kalau ada masalah di industri keuangan, apakah ada lembaga khusus yang akan menanganinya?

Tidak, tetap OJK. OJK berwenang hanya sampai penyidikan sedangkan penuntutan tetap oleh Kejaksaan. Yang menarik di UU OJK ini diatur tentang batas waktu penyidikan dan penuntutan. Yang sebelumnya tidak di atur dalam UU BI.

Kenapa tidak OJK saja yang berwenang sampai penuntutan?

Sebenarnya saya sih maunya OJK berwenang sampai ada penuntutan tetapi teman-teman DPR dan pemerintah (berpikiran) lain dengan alasan kewenangan itu akan menambah lagi lembaga super body. Akhirnya kita sepakat kalau OJK berwenang hanya sampai penyidikan. Beda dengan Malaysia yang konon katanya OJK di sana berwenang sampai penuntutan.

Pernah studi banding ke sana?

Belum

OJK ini di bawah Presiden?

Oh tidak, OJK ini lembaga Independen

Lalu bagaimana cara kontrolnya?

Kontrol yang utama adalah melalui DPR, kontrol yang kedua dari masyarakat. Dan kita (red;DPR) akan dorong terus agar transparansi dan kinerja OJK bisa dinilai

Mengenai Pemasyarakatan OJK yang terkesan lamban, apa saran anda?

Untuk saat ini dana sosialisasi yang baru terserap itu hanya 14 % dari 60 M anggaran yang disediakan dari APBN, dan kita (red:DPR) marah besar karena itu. Mengenai dana operasi OJK di UU itu adalah dari APBN dan Iuran Industri keuangan

Bagaimana dengan koperasi? Apakah Koperasi juga dibawah pengawasan OJK?

Saat pembahasan saya usulkan agar koperasi juga di bawah pengawasan OJK, tetapi Menteri Koperasi tidak setuju. Menurut menteri, di kementeriannya ada deputi pengawasan sehingga jangan sampai fungsi ini tumpang tindih dengan OJK. Tetapi dalam UU OJK di atur juga bahwa terhadap koperasi yang non anggota pengawasannya tetap oleh OJK.

Apa harapan anda terhadap OJK di masa yang akan datang?

Kedepan, OJK menjadi kayakinan politik kita agar industri keuangan kita membaik. Walaupun akan tetap ada pertanyaan apakah OJK akan gagal atau berhasil?

Menurut anda faktor apakah yang menjadi ukuran berhasil atau gagalnya OJK?

Yah, siapa pimpinannya? Sekarang OJK dipimpin oleh Muliaman D Hadad dan hemat saya beliau cukup berpengalaman. Tentu tetap akan kita evaluasi. Nah kalau mereka gagal orang akan menggugat lembaga itu. (MD)