Zulkifli Hasan: Sekarang Mengurus Izin Kehutanan Harus Satu Pintu

Foto: Sayangi.com/emil

Kementerian Kehutanan selama empat tahun terakhir mencatatkan capaian penting yang belum pernah diraih sebelumnya. Sebut saja misalnya kebijakan perizinan satu pintu, data deforestasi yang terus menurun, dan keberanian Kemenhut menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal perdagangan kayu dari sumber legal. Selain itu, Kemenhut berhasil melakukan reformasi birokrasi sehingga laporan keuangannya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bagaimana semua itu bisa dicapai? Berikut petikan wawancara Sayangi.com dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto.

Beberapa waktu lalu Kementerian Kehutanan meluncurkan kebijakan pelayanan informasi perizinan satu pintu. Bisa dijelaskan?

Itu pelayanan informasi perizinan secara online. Tempatnya di lantai 1.  Itu merupakan salah satu mata rantai reformasi birokrasi yang menjadi komitmen kami sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Jadi melalui sistem ini semua perizinan harus satu pintu di bawah, tidak boleh naik lagi. Dengan demikian semua proses menjadi lebih cepat dan efisien.

Meski begitu, tetap saja kita dikritik. Dulu ketika izin susah kita dikritik karena dinilai lamban, berbelit-belit dan sarat KKN. Tapi sekarang ketika perizinan dipercepat kita juga dikritik, katanya hati-hati hutan rusak karena Menhutnya mempermudah izin. Jadi serba salah.

Siapa yang menangani perizinan itu?

Langsung Pak Sekjen. Kalau dulu orang bisa naik ke tempat pengolah, kepala seksi atau staf. Sekarang tidak boleh langsung ke atas. Semua pengurusan izin diserahkan di bawah, didaftar secara online masing-masing dapat PIN terus baru didistribusikan ke yang terkait. Dari situ pemohon bisa memantau secara online prosesnya sampai dimana.

Sudah berapa lama kebijakan ini dijalankan?

Waktu itu peresmiannya tanggal 11 September 2013 dihadiri perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tadi dikatakan kebijakan itu bagian dari upaya reformasi birokrasi. Selama kepemimpinan Anda, kemajuan apa yang telah diraih dalam konteks reformasi birokrasi tersebut?

Audit BPK tentang laporan keuangan Kementerian Kehutanan pada tahun 2011 dan 2012 dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi, kita meraih WTP sudah dua kali. Sebelumnya kita belum pernah mencapai WTP, karena kita tahu sendiri seperti Gedung Manggala Wanabakti itu salah satu sumber keuangan yang dulu tidak pernah dilaporkan. Kalau sekarang sudah langsung di bawah Kementrian Kehutanan.

Selain itu, realisasi anggaran kita pada tahun 2012 sebesar 87,77% di atas rata-rata nasional yang sebesar 82,01%. Terus juga PNBP kita pada tahun 2012 sebesar Rp 3,3 triliun, lebih tinggi dari tahun 2011.

Secara teknis bisa dijelaskan langkah apa yang dilakukan sehingga bisa tercapai WTP 2 kali?

Segara garis besar ada 4 hal yang perlu dilakukan mengenai WTP. Pertama, Semua bendaharawan dan satuan kerja harus mengetahui sistem akuntansi keuangan negara. Jadi, semua harus paham, tahu, dan selanjutnya harus menerapkannya.

Kedua, sistem pengawasan internal harus berjalan. Dulu kan ada istilahnya Waskat (pengawasan melekat, red), sekarang namanya pengawasan internal. Itu dilakukan secara berjenjang, seperti Sekjen mengawasi direktur, direktur mengawsi bawahan dan terus ke bawah. Lalu ada Irjen, dan masing-masing membuat tim pengawas yang membantu mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang dari awal.

Ketiga, Kepatuhan terhadap keuangan. Ini dimulai dari hal yang kecil. Misalnya kertas 1 rim harganya 50 ribu jangan ditulis 75 ribu.  Begitu juga dengan beli tiket. Tiket itu sekarang BPK online dengan Garuda. Padahal kan ada banyak agen. Jadi, kalau tiket ke Jogja kita harganya satu juta kemudian di agen kita beli satu juta lebih sepuluh ribu, maka sepuluh ribunya kita kembalikan. Kemudian yang keempat adalah disclosure (keterbukaan). Jadi kalau ada pemeriksaan semua harus terbuka, jangan ada yang disembunyikan, agar tidak mempengaruhi temuan yang memperburuk penilaian.

Bagaimana dengan catatan deforestasi saat ini?

Sekarang terus menurun dan sudah pada angka 450.000 ha/tahun. Dulu pada tahun 1998-2000 sekitar 3,5 juta ha/tahun.

Kalau pada akhir tahun 2009?

tahun 2009 deforestasi itu 1,3 juta ha/tahun. Sekarang sudah 450.000.

Targetnya sampai berapa?

Sampai nol. Sekarang sedang dievaluasi, pasti turun lagi. Karena 450.000 itu sebetulnya memasukkan temporary deforestation. Artinya, HTI yang panen itu ketika ditebang tampak di citra satelit kan gundul, sebetulnya itu temporary karena ditanam lagi. Nanti 7 tahun kemudian akan tumbuh dan hijau lagi. Itu mestinya menurut orang kehutanan tidak termasuk deforestasi.

Di beberapa pemberitaan disebutkan Menteri Kehutanan melakukan kerjasama dengan Uni Eropa. Itu kerjasama dalam hal apa? bisa dijelaskan?

Itu kerjasama bersejarah. Baru kita yang tanda tangan kerja sama dengan Uni Eropa. Saya teken dengan Presiden Uni Eropa langsung dan Komisioner Uni Eropa. Itu sudah 13 tahun tidak jalan. Baru periode saya ini terealisasi. Jadi kita menandatangani persetujuan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam hal penegakan hukum, tata kelola, serta perdagangan bidang kehutanan. Itu istilahnya Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–VPA), ditandatangani 30 September 2013 di Brussel-Belgia.

Penandatanganan itu bertujuan untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal dan memastikan hanya kayu dan produk kayu yang telah diverifikasi legalitasnya yang boleh diimpor Uni Eropa dari Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor kayu terbesar yang melakukan penandatanganan FLEGT-VPA.

Persetujuan itu mencakup sistem lisensi atas produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke 28 negara anggota Uni Eropa berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Ini adalah sistem penjaminan legalitas kayu Indonesia dan merupakan yang pertama di dunia yang pelaksanaannya sejalan dengan asas-asas dalam FLEGT tadi.