Kemenpera Siapkan Aturan Larangan Pengalihan Rusun Subsidi

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Kementerian Perumahan Rakyat menyiapkan aturan larangan pengalihan rumah susun bersubsidi agar kepemilikan rusun bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang spekulasi investasi sektor perumahan.

“UU sudah mengatur dan melarang pengalihan rusun yang dimiliki atas fasilitas subsidi dari pemerintah,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sri Hartoyo menuturkan UU yang dimaksud adalah UU No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman dan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Saat ini, ujar dia, Kemenpera sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang mengatur tentang larangan tersebut.

Ia mengemukakan bila hal itu terjadi maka akan ada pembatalan pemilikan rusun dan nantinya akan dibentuk sebuah Badan yang akan mengalihkan rusun tersebut kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Sedangkan untuk menghindari agar peruntukan tidak tepat sasaran, maka pemerintah berusaha untuk menjadikan rumah sederhana tidak menarik bagi masyarakat menengah ke atas untuk dijadikan sarana investasi.

“Salah satunya adalah dengan mengurangi sarana atau infrastruktur, seperti lahan parkir,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang pada akhirnya akan semakin memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempersiapkan dana bagi pemilikan rumah ke depan.

Sri Hartoyo mengatakan bawah pemerintah pada tahun 2013 akan semakin konsentrasi terhadap pemilikan rumah bagi masyarakat.

“Pemerintah berusaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan fasilitas KPR dengan suku bunga yang tetap dan terjangkau hingga 20 tahun,” ucapnya.

Sebelumnya, Real Estat Indonesia (REI) menginginkan pembangunan sektor perumahan di Tanah Air dapat berkelanjutan sehingga bisa menguntungkan semua pemangku kepentingan di dalam sektor tersebut.

“Kami ingin agar bisa berkelanjutan sehingga pengembang bisa membangun, menjual, dan membangun kembali,” kata Ketua Umum REI Setyo Maharso di Jakarta, Rabu (20/11).

Untuk itu, ujar dia, pemerintah seharusnya berperan aktif agar semakin banyak masyarakat yang terbantu untuk dapat membeli rumah yang dibangun pengembang.

Setyo menyatakan apresiasinya terhadap sinyal yang telah diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang akan memberikan sinyal untuk memperjuangkan uang muka 0 persen untuk PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menginginkan agar tenor kredit perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperpanjang hingga 25 tahun. (ant)