Dicari, Capres yang Punya Visi Mengembangkan Perpajakan

Jakarta, Sayangi.com – Di Indonesia, calon presiden hampir tidak ada yang mengampanyekan soal perpajakan. Padahal masalah pajak, merupakan masalah penting yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan negeri ini.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Indonesia Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) Prof. Gunadi dalam Acara Pelantikan PP IFTAA dan Dialog Perpajakan di Jakarta, Sabtu (11/1/2014). Menurutnya pada tahun politik ini, pihaknya ingin melihat visi Capres dalam Pilpres mendatang.

“Kita ingin melihat visi capres bagaimana cara mereka mengatasi dan mengelola perpajakan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pembangunan tidak akan maksimal kalau tidak didukung oleh pajak,” kata Gunadi.

Menurutnya, saat ini sudah lazim di Negara-negara maju saat kampanye Pilpres, para capres mengampanyekan soal pajak. Itu menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sebuah Negara. Oleh karenanya, ia juga ingin melihat parpol yang memiliki visi terhadap pengelolaan perpajakan.

“Kami perlu Parpol yang punya visi yang jelas untuk memajukan pajak. Kalau kita lihat Negara-negara maju dalam pilpres bagaimana janji-janji mereka terhadap aliran pemerintah terhadap perpajakan bila terpilih,” jelasnya.

Dalam Dialog “Outlook Fiskal dan Perpajakan Indonesia Tahun 2014” ini, selain Gunadi, hadir sebagai pembicara Guru Besar UI Prof. Dr. Bambang Brojonegoro, Dirjen Pajak Dr. Fuad Rachmany, dan Peneliti dari Danny Darussalam Tax Center B. Bawono Kristiadji.

Bawono mengatakan, Pemilu mendatang merupakan tantangan sekaligus peluang dalam mengatasi masalah perpajakan di Tanah Air. Menurutnya, di antara tantangan yang dihadapi saat ini adalah basis pajak yang rendah karena terbatasnya ketersediaan informasi. Selain itu struktur penerimaan pajak juga tidak sustainable.

“Ini belum lagi soal peraturan pajak yang tumpang tindih dan multiinterpretasi,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengusulkan perlunya mengubah  kelembagaan Ditjen Pajak menjadi semi autonomous revenue authority. Selain itu juga perlu peningkatan kapasitas Pengadilan Pajak serta adanya kerjasama pertukaran informasi dengan lembaga lain maupun negara lain.