Sebastian Salang: Dana Saksi Parpol Ilegal

Rencana Pemerintah memberikan bantuan dana bagi saksi partai politik pada Pemilu Legislatif 2014 banyak menuai kritik. Ada kesan, Pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saling melempar tentang siapa institusi yang pertama kali mengusulkan dana ini. Mendagri Gamawan Fauzi menyebut dana ini diusulkan oleh Bawaslu. Sebaliknya, Bawaslu menyebut bahwa dana sebesar Rp700 miliar yang akan dibagi kepada 12 parpol peserta Pemilu 2014 ini merupakan inisiatif pemerintah.

Dalam wawancara dengan Eman MG dari Sayangi.com, Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebut dana ini ilegal. Ia juga bertutur tentang akibat yang akan timbul jika dana yang berasal dari APBN ini direalisasikan. Berikut petikannya.

Apa tanggapan anda terhadap rencana pemerintah menyiapkan dana bagi saksi parpol?
Penggunaan dana untuk saksi parpol adalah ilegal, sebab dana tersebut diambil dari APBN dengan tanpa persiapan yang cukup. Pemerintah belum menyiapkan mekanisme penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban pengunaan dana tersebut. Apabila dipaksakan, tentu akan memiliki akibat bagi pelaksanaan pemilihan Umum nanti.

Apa saja akibatnya?
Pemilu tidak memiliki legitimasi sebab ada dana ilegal yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pemilu.

Mengapa ilegal, bukankah DPR setuju?
Lho, buktinya ada parpol di DPR yang menolak. PDI Perjuangan kan secara terbuka sudah menolak dana itu.

Menurut Anda, pemberian dana saksi untuk parpol ini tidak tepat?
Sangat tidak tepat. Sampai sekarang belum ada mekanisme penggunaan dana maupun mekanisme pertanggungjawaban pengunaan dana tersebut. Bisa Anda bayangkan jika semua parpol setuju dan mau menerimannya, lalu dalam pelaksanaannya ternyata tidak mampu melaporkannya. Ini uang negara yang digunakan dan jika tidak bisa dilaporkan tentu akan menjadi tindak pidana korupsi.

Maksud Anda, setelah pemilihan umum semua partai politik akan ramai-ramai tersangkut korupsi?
Betul. Saya tidak yakin semua partai politik akan mampu membuat laporan tentang penggunaan dana tersebut. Waktunya sangat singkat. Dan bukan hanya partai politik yang akan terkena akibat, saya kira jika dana tersebut dikelola Bawaslu, maka setelah pemilu semua angota Bawaslu bisa masuk penjara. Tidak mudah mengelola uang sebanyak itu. Jangan-jangan nanti ada saksi fiktif pula.

Tapi sebagian besar parpol peserta Pemilu 2014, nampaknya mau menerima dana ini?
Begini, bagi partai politik rencana dana saksi ini secara pragmatis menguntungkan sebab partai akan terbantu dalam urusan dana saksi. Tetapi, yang belum jelas adalah apa motivasi pemerintah dari rencana ini. Saya kira motivasi inilah yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintahan SBY.

Katakanlah semua partai peserta pemilu menerima dana tersebut dan tidak mampu membuat laporan penggunaannya dan ramai-ramailah semua partai menyeruhkan pemaafan nasional, bukankah itu namanya korupsi yang direncanakan. Ini rencana dadakan untuk menghabiskan uang negara demi kepentingan politik yang bisa saja adalah jebakan bagi partai politik, silahkan teman-teman wartawan mencari tahu siapa yang menyiapkan jebakan batman ini.

Tegasnya, Anda menolak rencana dana saksi parpol ini?
Ya, tentu saja.