DPR: Pemerintah Jangan Takut Ancaman Arbitrase Internasional

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis meminta pemerintah jangan takut dengan ancaman arbitrase internasional terkait dengan penerapan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah yang telah diterapkan pemerintah Indonesia.

“Kami mengingatkan agar Pemerintah tidak takut terhadap ancaman investor asing yang ingin mengajukan gugatan ke arbitrase internasional sebagai akibat dari implementasi UU Minerba (Mineral dan Batu Bara),” kata Harry Azhar Azis, Selasa (4/2).

Menurut Harry, pemerintah jangan takut karena penerapan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu disusun untuk kepentingan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, lanjutnya, dalam UU Minerba itu tertulis bahwa seluruh kontrak yang sudah ada tetap dihormati sampai berakhir dan kontrak-kontrak baru menyesuaikan dengan UU.

“Artinya, secara prinsip legal formal, Pemerintah sudah siapkan ruang legitimasi untuk implementasi UU Minerba itu. Jadi, maju terus, konsisten jalankan UU itu,” ujar Harry.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak mungkin dan tidak boleh terus-menerus bergantung pada sumber daya alam mentah sehingga industri pengolahan di dalam negeri mutlak harus diwujudkan.

Pembangunan smelter menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan saat ini, terutama setelah larangan ekspor mineral mentah diberlakukan terkait dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Untuk itu, Pemerintah diminta mengoptimalkan dukungan dalam beragam bentuk yang menjadi wewenangnya guna menggalakkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) oleh para pengusaha lokal di Tanah Air.

“Mendukung pengusaha lokal untuk membangun dan mengembangkan smelter akan meningkatkan perekonomian nasional,” kata anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Politikus Partai Golkar itu berpendapat bahwa pada saat ini terlalu banyak sektor pertambangan di dalam negeri yang perlu dikembangkan secara optimal.

Oleh karena itu, lanjut dia, sangat diperlukan banyak pengusaha lokal yang siap menggarapnya sekaligus yang memahami kondisi wilayah Tanah Air.

Selain itu, Bobby juga menyarankan Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses bagi masuknya investasi bernilai tambah.

“Utamanya, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan smelter di dalam negeri,” ujarnya. (S2/Ant)