Menpera Janji Sediakan Rumah Layak Huni Bagi Tiap Keluarga

Foto: Sayangi.com/Emman MG

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat melalui penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman berbasis kawasan. Data BPS tahun 2010 menyatakan bahwa backlog rumah mencapai 13,6 juta dan terus meningkat mengingat pertambahan rumah tangga baru sekitar 900.000 keluarga pertahun. Saat ini pemerintah telah menganggarkan 250 ribu rumah pertahun, sementara rusunawa hampir 2 triliun telah dianggarkan pemerintah.

Demikian dikatakan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Djan Faridz dalam acara kegiatan pembahasan usulan program pengembangan kawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2014, di Hotel Grand Sahid Jaya RG Puri Ratna, Jl Jenderal Sudirman No 86 Jakarta, Rabu (5/2).

Dijelaskannya bahwa program-program Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan antara lain, penyediaan rumah susun sewa, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS), fasilitas likuiditas pembiyaaan perumahan (FLPP), penyediaan prasaran, saran dan utilitas (PSU), bantuan stimulasi peningkatan kualitas perumahan dan perumahan kumuh (BSPK).

“Sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011, pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan penembangan perumahan dan kawasan pemukiman (RP3KP) serta menerapkan kebijakan hunian berimbang,” ujar Djan Faridz.

Hal tersebut menurutnya sejalan juga dengan Permenpera nomor 10 tahun 2012 dan Permenpera nomor 7 tahun 2013.

Untuk menujang pelaksanaan program tersebut dalam acara ini diadakan pendatanganan kesepakatan kerjasama antara pusat dan daerah. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dengan buapti dan walikota wilayah tengah Indonesia.

Acara ini menghadirkan 77 kabupaten/kota dari 8 provinsi (Jawa Tengah, DI Yoyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara). Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari.(GWH)