ESDM: Pajak Ekspor Mineral Tak Bisa Ditawar Lagi

Foto: energytoday

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menegaskan, besaran bea keluar (BK) mineral antara 20 sampai 60 persen yang ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/2014 tidak bisa ditawar lagi.

“Bea keluar tidak bisa ditawar lagi,” kata Susilo usai menghadiri acara “Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara terkait Nilai Tambah Mineral dan Penatan Pertambangan untuk Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Kamis (6/2). Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai BK sebesar 20-60 persen sangat memberatkan dan merugikan pihak pengusaha. Menurut Kadin, besaran tersebut melebihi “profit margin” perusahaan dengan berbagai beban formal dan nonformal.

Mereka mendesak agar pemerintah menurunkan BK mineral antara 5-7 persen karena apabila pemerintah bersikeras dengan angka 20-60 persen, maka akan banyak operasi tambang yang tutup dan akhirnya memberi dampak buruk PHK yang diikuti masalah sosial baru, penurunan penerimaan negara dan daerah, memburuknya neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah dan lainnya.

Namun, Susilo menegaskan, Pemerintah tidak akan menarik atau membatalkan PMK Nomor 6/2014 karena pemerintah sudah melakukan sosialisasi sejak lima tahun lalu. “Kalau enggak mau mati (perusahaannya) seharusnya sejak lima tahun lalu mereka sudah bangun (smelter),” ujar Susilo kepada Antara. “Biaya keluar itu untuk memaksa mereka bangun smelter. Bukan dimaksudkan untuk cari untung. Sebenarnya, mereka seharusnya sejak lima tahun lalu sudah bikin smelter,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar mengatakan bahwa besaran BK tidak akan ditinjau lagi dan pemerintah secara tegas akan komitmen dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, ia mengungkapkan PT Newmont mengajukan surat agar ekspor konsentrat mereka bisa dibebaskan dari BK. “Tetapi itu tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya. (MSR)