KPU Akan Keluarkan Kebijakan Khusus Pemilu di Daerah Bencana

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik mengatakan Pemilu 2014 harus merupakan Pemilu substansial, bukan cuma Prosedural dan seremonial.

Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam acara “Maklumat Bersama Pemilu Jurdil, Damai dan Anti Korupsi” yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Hotel JS Luwansa Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

“12 parpol peserta Pemilu 2014 lebih siap secara struktur dan kepengurusan partai. Hal ini dikarenakan syarat untuk menjadi peserta pemilu 2014 lebih berat dari pemilu 2009 lalu,” tuturnya.

Husni juga menyerukan agar kekuatan sipil tetap mengawasi pelaksanaan pemilihan umum agar proses demokratisasi dalam Pemilu dapat berjalan dengan keterlibatan semua pihak.

“Sesuai UU nomor 8 tahun 2012 keterlibatan Polri dan TNI diperlukan. Baik untuk pengamanan pemilu maupun untuk distribusi logistik. Terutama di daerah rawan,” jelasnya.

Menurutnya, KPU melihat di daerah-daerah yang rawan. Baik akibat keadaan alamiah, maupun akibat gangguan keamanan perlu ada pertimbangan tentang penempatan personil TNI dan Polri.

“Tergantung analisa lapangannya seperti apa. Kami belum detail, tapi tentu saja pihak kepolisian lebih detail memetakannya,” imbuh Husni.

Terkait penyelenggaraan pemilu di daerah bencana seperti Sinabung dan Manado, Husni menandaskan KPU akan mengeluarkan kebijakan khusus.
Katanya, KPU mungkin akan memindahkan TPS di tempat pengungsian.

“Sampai hari ini kita masih menunggu hasil pengumpulan data yang diberikan oleh KPU daerah di daerah-daerah bencana untuk selanjutnya akan dibuatkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan pemilunya,” tambahnya.(GWH)