Tidak Mau Terima Resiko, Bawaslu Tolak Kelola Dana Saksi Parpol

Foto: sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pengawas Pemilu menolak mengelola dana saksi untuk parpol sebesar Rp700 miliar, karena tidak memiliki aparat yang cukup di daerah untuk mendistribusikan honor saksi tersebut.

“Bawaslu tidak mampu dan tidak mau mendistribusikan (uang) itu karena risikonya tinggi. Kami juga tidak ada urusannya apakah akan dibayar oleh Pemerintah atau tidak,” kata Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Dia mengatakan kekuatan personil Bawaslu di daerah belum cukup baik, sehingga jika Pemerintah menitipkan anggaran tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan risiko tinggi.

“Kami tidak siap mendistribusikan uang itu, karena aparat kami di bawah tidak kuat. Di kecamatan saja sekretarian kami tidak jelas,” tambah Nelson.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, lanjut Nelson, penolakan masyarakat terkait wacana pendanaan saksi untuk parpol tersebut menjadi salah satu alasan utama Bawaslu enggan menerima anggaran itu.

Menurut dia, selama ini Bawaslu bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat untuk mengawasi jalannya tahapan dan kegiatan Pemilu di Tanah Air.

“Kalau masyarakat sudah beropini demikian (menolak, red), artinya setengah pekerjaan Bawaslu sudah rusak hanya karena setuju untuk pendanaan (saksi parpol) itu,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait dana saksi parpol, harus ada usulan secara resmi dari lembaga penyelenggara Pemilu.

“(Usulan) Harus ada yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, apakah KPU (Komisi Pemiihan Umum) atau Bawaslu. Kami masih menunggu, nanti akan ada pembahasan lagi dengan Bawaslu dan KPU,” kata Gamawan.

Jika tidak ada lembaga negara yang mau bertanggung jawab terhadap anggaran tersebut, maka Pemerintah juga tidak akan memberikan bantuan dana itu.

“Pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab, uang itu harus akuntabel dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” ujar Mendagri.