Leo Batubara: Media Jangan Jadi Alat Propaganda Politik

Foto: Eman MG

Tokoh pers senior Sabam Leo Batubara merasa risau melihat tren media menjelang Pemilu 2014 yang menjadi alat propaganda politik pemiliknya. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ia nilai mandul karena hanya berani memberi teguran.

Berikut wawancara mantan Wakil Ketua Dewan Pers ini dengan wartawan Sayangi.Com Eman MG, Rabu (12/2), di sela-sela diskusi kelompok Petisi 50 tentang perkembangan pers dan peranannya dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Bagaimana Anda melihat perkembangan Pers dalam mengawal demokras di era reformasii?
Pers kita mengalami kemajuan luar biasa, terutama dari segi kuantitas. Terjadi apa yang disebut ledakan media massa. Ada sekitar 1300 radio, 200-an televisi, media cetak lebih dari 500, media online juga terus meningkat. Data persisnya bisa dicek ke Dewan Pers. Mereka memasok informasi dan sekarang sangat banjir informasi.

Bagaimana dari segi kualitas?
Dari segi kualitas informasi terbagi tiga. Pertama ada media yang taat kepada fungsinya yaitu menyampaikan informasi secara aktual dan benar. Kedua, media abal-abal yang tidak ikut aturan dan sering menyajikan berita bohong tidak berdasar fakta. Ketiga, media in between misalnya media televisi yang campur aduk antara berita, gosip, dan hiburan.

Mana yang dominan, media yang menjalankan fungsinya dengan benar atau media abal-abal?
Media yang berkualitas banyak, tapi yang dominan adalah media yang maju tak gentar membela yang bayar.

Terkait pimpinan partai politik yang punya media, bagaimana pendapat Anda?
Persis, itu yang saya tulis hari ini. Saya ikut terlibat dalam pembuatan Undang-undang Pers. Saya juga menjadi koordinator penyiapan draft undang-undang penyiaran. Konsepnya adalah Pemerintah tidak boleh punya media. Partai politik juga tidak boleh punya media seperti di era Orde Lama, karena parpol harus dikontrol oleh media.

Sekarang ada pemilik media yang juga pimpinan parpol dan menggunakan media itu untuk kepentingan politiknya. UU Pers pasal 36 ayat 4 menyatakan media penyiaran harus netral. Juga ada pasal 55 ayat 2 yang menyatakan, barang siapa melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda, stop siaran atau dicabut izinnya.

Kalau aturannya begitu, mestinya yang melanggar bisa ditindak?
Masalahnya, di bagian penegakannya yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak berfungsi. Tidak berani melaksanakan fungsinya. KPI punya kewenangan memberikan sanksi, tapi hanya berani memberi teguran. Dengan begitu KPI tidak melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga kepentingan masyarakat. Itu sudah tercederai sekarang ini.

Bagaimana dengan peran Dewan Pers?
Saya tidak lagi menjadi anggota Dewan Pers. Tapi saat Hari Pers di Bengkulu tanggal 9 Februari lalu, , saya senang melihat ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan di depan Presiden SBY mengatakan bahwa sekarang ini ada perkembangan tidak sehat dimana pemilik media juga menjadi pemain politik. Pemilik TV ingin jadi presiden dan menggunakan media miliknya sebagai alat propaganda. Itu sudah tidak sehat. Jadi itulah sikap Dewan Pers secara resmi. Masalahnya, kewenangan untuk menindak itu ada di KPI.

Apakah ada peluang untuk memperbaiki Pers kita, terutama menjelang Ppemilu 2014?
Sepertinya pemilihan legislatif dua bulan lagi, pemilihan presiden bulan agustus. Fakta menunjukan 6 televisi besar itu pro pemiliknya yang pemimpin parpol dan ingin jadi presiden. Jadi saya tidak melihat ada peluang untuk mengubah keadaaan.

Apakah salah jika pemiliki media televisi yang juga pimpinan parpol mau menjadi presiden?
Bahwa pimpinan media mau jadi presiden tentu boleh. Itu haknya. Tetapi kalau menggunakan medianya agar pro kepada golongan tertentu, undang-undang melarangnya. Kalau Pak Jakob Oetama mau jadi presiden itu boleh saja, itu hak dia. Tetapi jangan mengunakan kerajaan Kompas untuk mempengaruhi rakyat karena itu melanggar undang-undang.

Jadi, Pemilu ini akan didominasi oleh pencitraan dari pimpinan media yang juga adalah pimpinan parpol?
Ya, karena pemilik media punya ambisi jadi Presiden. Yang tidak punya media tapi punya uang juga bisa membayar iklan. Yang susah dan diperlakukan tidak adil adalah calon pemimpin yang tidak punya uang dan tidak punya media. Ada ketidak seimbangan informasi.

Saran Anda kepada media?
Saya sudah tulis di koran, agar KPI mengadukan 6 media televisi itu ke jalur hukum supaya mereka di-stop siarannya. Supaya mereka dicabut izinnya. Dalam konteks membangun demokrasi yang utama sekarang bagaimana media bersatu supaya bisa mereformasi parpol. Meninggalkan kedaulatan parpol untuk mendukung kedaulatan rakyat. karena parpol sekarang itu oligarki. Saat ini reformasi gagal sebab pemimpin yang dipasok untuk memimpin rakyat tidak seperti yang diharapkan rakyat.