Ketum PB HMI: KPK Harus Fokus Tangani Korupsi Kelas Kakap

Foto: sayangi.com

 Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Muhammad Arif Rosyid mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih fokus menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap, seperti Hambalang dan skandal Bank Century yang sudah sangat telanjang. Ia juga berharap agar KPK dalam menjalankan tugasnya tidak tebang pilih dan bisa diintervensi oleh kekuasaan.

Berikut wawancara alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makassar, ini dengan wartawan Sayangi.Com Eman MG, Senin (18/2).

Bagaimana PB HMI menilai kinerja KPK saat ini?
Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak kasus yang berhasil dibongkar oleh KPK. Tetapi di sisi lain, masih banyak kasus-kasus besar yang belum diungkap secara menyeluruh oleh KPK. Dalam konteks itu, KPK tidak berhasil sekali tetapi juga tidak sangat gagal. Diantara itulah.

Menurut HMI, apakah KPK melakukan tebang pilih?
Kalau mau dibilang, kasus Century dan Hambalang lebih besar dari kasus-kasus yang lain. Apalagi kasus-kasus itu sudah sangat telanjang, semua orang tau dan mengikuti. Harusnya itu yang menjadi concern KPK. KPK harus lebih mengarah kesana, menangkap yang kakap-kakap ini.

Apakah KPK terkena intervensi kekuasaan sehingga melakukan tebang pilih?
Kalau kita lihat situasi saat ini, bisa jadi seperti itu. Kemungkinan itu ada, apalagi di belakang kasus-kasus besar ini ada beberapa orang dekat Presiden SBY. Terkait dengan Wapres Boediono juga Sri Mulyani yang jelas sangat dekat hubungannya dengan pemerintahan saat ini.

Anda yakin, kasus Century dan Hambalang akan selesai penanganannya sebelum pemerintahan ini berakhir?
Terus terang saya ragu bisa selesai sebelum masa pemerintahan SBY berakhir. Mungkin bisa selesai setelah terbentuk pemerintahan baru.

Mengapa ragu?
Dari gunjingan yang kita dengar, ada kecenderungan untuk menjaga situasi nasional lebih tenang. Tentu tidak dibenarkan logika bernegara seperti ini. Karena itu, sekali lagi kita tidak boleh berhenti berharap bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan.

Kalau KPK tidak berhasil menuntaskan kasus Century dan Hambalang sebelum masa pemerintahan ini selesai, apakah KPK bisa disebut gagal?
Iya. Saya kira demikian.

Dalam kasus  Anas Urbaningrum jadi tersangka KPK, Anda melihat itu bagian dari skenario menghancurkan Ormas Mahasiswa khususnya HMI?
Kalau berandai-andai begitu susah menjawabnya. Hahaha

Masalahnya, banyak oknum di lingkaran Presiden SBY yang tersangkut kasus Hambalang. Kok, hanya Anas yang dipenjara?
Andi Mallarangeng kan juga jadi tersangka dan dipenjara. Tapi dalam kasus ini, saya juga ingin mengingatkan Presiden SBY agar konsisten dengan komitmen dan sikap awalnya untuk menindak tegas korupsi.

Menurut Anda, apakah SBY dan Partai Demokrat sudah berhasil memenuhi komitmennya?
Komitmen SBY dan Partai Demokrat adalah: katakan tidak pada korupsi. Komitmen itu harusnya terwujud dalam penyelenggaraan kekuasaan. Saya kira itu tidak bisa dipenuhi oleh Partai Demokrat sebagai partai berkuasa, termasuk setelah SBY menjadi ketua umumnya.

KPK banyak menyoroti kedekatan para tersangka korupsi dengan beberapa perempuan. Bagaimana HMI melihatnya?
Hahaha. Saya kira itu efek saja. Secara subjektif, korupsi ini punya hubungan begitu dekat dengan syahwat. Itu salah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri.

Banyak yang menilai, langkah KPK ini lebih mengarah ke pembunuhan karakter dibandingkan penegakan hukumnya?
Karena itulah, KPK harus fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa penanganan kasus korupsi ini bukan soal keterlibatan perempuan, tetapi harus pada penegakan hukumnya.