Tolak Izin Kawasan Komersial, DPR Ogah Bertetangga dengan Mal

Foto: Sayangi.com/Dok

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPR-RI Marzuki Alie berjanji tidak akan memberikan izin lahan bekas Taman Ria Senayan untuk diubah menjadi kawasan komersial, termasuk mal. Izin DPR sebagai tetangga Taman Ria Senayan dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan analisis dampak lingkungan (amdal) yang menjadi izin pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 
“Jelas DPR periode ini tidak akan memberikan izin agar kawasan Taman Ria Senayan dialihfungsikan dari kawasan terbuka hijau menjadi kawasan komersil. Jadi kalau tidak ada izin DPR, maka seharusnya amdalnya tidak keluar sehingga otomatis IMB nya juga tidak boleh dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta.
 
Keputusan DPR untuk tidak memberikan izin itu, menurut Marzuki, bukanlan keputusan pribadinya sebagai Ketua DPR, tapi keputusan paripurna DPR yang menjadi lembaga pengambil keputusan tertinggi di DPR. “Makanya saya berani tegaskan karena ini diputuskan oleh paripurna DPR periode ini. Kalau periode mendatang yah mungkin saja bisa saja berubah dan keputusannya pun bisa diubah lewat paripurna lagi,” tambahnya.
 
Ia menginginkan agar lahan itu dikembalikan ke negara dan jika memang harus membayar ganti rugi karena ada kerugian dari pengembang, maka DPR siap menganggarkan anggaran untuk membayar ganti rugi tersebut. Ini menurutnya demi kepentingan rakyat, terutama masyarakat Jakarta yang semakin tidak memiliki lahan terbuka hijau. “Kalau untuk kepentingan rakyat, kita siap untuk menganggarkan ganti rugi kepada pengembang jika memang ada kerugian jika keputusan pembatalan pemberian izin itu dianggap merugikan kepentingan swasta. Lagipula lahan tersebut masih lahan negara dan haknya masih milik negara. Mereka hanya pinjam sewa,” jelasnya.
 
Marzuki pun mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. ”Kalau Gubernur mau, yah Gubernur juga bisa membebaskan lahan tersebut, ‘kan Gubernur memang ingin membebaskan beberapa bangunan di Jakarta  yang ingin dijadikan lahan terbuka hijau. Ambil saja lahan tersebut dan bayar ganti ruginya. Kita akan dukung juga. Jokowi bisa mengimplementasikan rencananya tersebut di sini,” tegasnya.
 
Dari awal, daerah seputaran Gelora Bung Karno memang diperuntukkan untuk kegiatan olahraga dan bukan bisnis, sehingga apa yang sudah carut marut di masa lalu jangan lagi ditambah dengan kebijakan yang salah. “Beberapa bangunan di sana sudah terlanjut diberikan izinnya, jangan ditambah lagi apa yang sudah salah dilakukan di masa lalu. Sekarang coba diupayakan agar kawasan itu dikembalikan ke fungsinya semula yaitu menjadi kawasan olah raga,” ujarnya.   
 
Kepada pihak Sekneg, Marzuki meminta sebagai pihak yang memberikan izin agar mengoreksi kebijakannya. “Waktu itu ‘kan Sekneg belum tahu grand design DPR agar kawasan itu jadi kawasan politik, sehingga jika ada masyarakat yang mau berdemonstrasi bisa menggunakan lahan itu sehingga tidak membuat kemacetan yang mengganggu kepentingan masyarakat lainnya yang mengunakan Jln. Gatot Subroto. Ini agar demo bisa teratur dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Jadi kita berharap Sekneg memanggil pengembang ini dan meminta mereka untuk tidak meneruskan rencananya,” pungkas Marzuki. (MSR/DPR)