Pemberlakuan CIF Dorong Jasa Angkutan Dalam Negeri

samarinda.olx.co.id

Jakarta, Sayangi.com – Rencana pemerintah untuk memberlakukan aturan mengenai kewajiban eksportir mencantumkan nilai transaksi ekspor dalam bentuk cost, insurance, and freight (CIF) pada awal Maret 2014 diharapkan mampu mendorong penggunaan jasa angkutan dan asuransi dalam negeri.

“Penerapan term of delivery CIF dalam kegiatan ekspor mendorong penggunaan jasa angkutan dan asuransi milik Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, Jumat (28/2).

Berdasarkan data pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari Bank Indonesia, pada Januari-Juli 2013 disebutkan 80 persen ekspor Indonesia dilakukan berdasarkan free on board (FOB), 12 persen menggunakan cost and freight (CFR), dan 8 persen menggunakan CIF.

Nus menjelaskan, sebelum kebijakan penerapan CIF dalam kegiatan ekspor, pada tahap awal akan dilakukan peningkatan kualitas data ekspor melalui pengisian nilai freight dan nilai asuransi pada formulir POB.

“Dengan demikian, diharapkan akan tergambarkan potensi ekonomi di sektor jasa angkutan dan asuransi, dan merangsang pertumbuhan industri terkait,” kata Nus, yang juga mengatakan dengan adanya aturan tersebut pengurangan defisit neraca jasa mencapai 8,6 juta dolar AS.

Nus menambahkan, melalui mekanisme peningkatan kualitas data untuk freight dan asuransi ini, para pelaku usaha dapat menyampaikan informasi besaran nilai freight serta asuransi pada aktivitas ekspor dalam pengisian formulir PEB sebagai dasar dalam pembuatan keputusan yang tepat.

“Dengan upaya itu, pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa dapat memanfaatkan penerimaan devisa ekspor, mengurangi tekanan pada neraca pembayaran, menumbuhkan usaha jasa transportasi, perbankan dan asuransi Indonesia serta membuka lapangan kerja,” kata Nus.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang tata cara penetapan nilai freight dan asuransi dalam pengisian pemberitahuan ekspor barang terkait penggunaan term of delivery CIF dalam pelaksanaan ekspor.

Kemudian, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014 mengenai penetapan nilai freight dan asuransi dalam pengisian ekspor barang terkait penggunaan term of delivery CIF untuk pelaksanaan ekspor.

Upaya itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2014 perihal tata cara pengisian nilai transaksi ekspor dalam bentuk CIF yang berlaku mulai 1 Maret 2014.

“Implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak akan memberatkan pelaku ekspor dikarenakan pengaplikasian perhitungan nilai tersebut relatif mudah,” ujar Nus.

CIF adalah dimana penjual diharuskan membiayai ongkos kirim dan asuransi jika terjadi insiden dalam pengiriman tersebut dan juga harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan pembeli untuk mengklaim barang itu.

Sementara FOB adalah sistem pengiriman barang di mana eksportir membayar biaya pengiriman barang di pelabuhan asal. Sementara itu, importir membayar biaya pengeluaran barang di pelabuhan bongkar negara tujuan. (MD/Ant)