Mahfud MD: Kalau Tak Disadap, Koruptor Sulit Ketahuan

Foto: Sayangi.com/Emil

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berbicara tentang prospek pencapresannya oleh Partai Kebangkitan Bangsa, serta seputar revisi UU KUHP dan KUHAP yang kini menjadi perbincangan hangat.  Berikut petikan wawancara Fahri Haidar dari sayangi.com dengan Mahfud MD, saat ditemui di DPP PKB, Jakarta, Selasa (4/3) kemarin.

Bagaimana prospek pencapresan Anda oleh PKB, karena Rhoma Irama  juga kelihatannya aktif menggalang dukungan?

Ya tidak apa-apa. Yang penting sekarang kampanye dulu buat PKB, itu yang penting. Partainya dulu yang penting, baru bicara orangnya. Kalau sudah bicara orang, tapi partainya jeblok, mau bagaimana?  Biar partai dulu, soal itu nanti ada mekanismenya yang terhormat.

Misalnya nanti PKB tidak mencapreskan Anda,  bagaimana?

Kita tentu ingin mencari yang terbaik. Oleh sebab itu yang terbaik buat Indonesia akan kita utamakan. Dan itu nanti akan ada proses-proses politik yang akan menentukan itu secara terbuka dan fair sehingga siapapun yang terpilih tidak akan ada hard feeling. Saya kira demikian.

Soal RUU KUHP dan KUHAP bagaimana tanggapan Anda?

Kalau saya memang setuju, yang menyangkut korupsi itu supaya dikeluarkan dari situ agar korupsi ditangani KPK sepenuhnya. Dan itu tidak melanggar hukum apapun kalau kita membuat hukum khusus untuk korupsi itu.

Bisakah hukum khusus itu dibuat?

Kita tidak bisa bermimpi bahwa hukum khusus itu. Hukum yang di luar KUHP itu tidak akan ada. Suatu saat pasti akan ada perkembangan-perkembangan hukum baru yang di luar KUHP. Oleh sebab itu sekarangpun kita sudah bisa menentukan hukum khusus itu, misalnya seperti korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya. Itu kan selama ini juga hukum khusus. Nanti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menyebabkan munculnya hukum-hukum yang tidak tertampung di KUHP. Sehingga menurut saya mulai dari sekarang KPK tetap dipertahankan sebagai lembaga hukum khusus dan dengan kewenangan khusus.

Seperti apa itu?

Misalnya soal penyadapan. Koruptor itu kalau tidak disadap tidak bakal ketahuan. Coba lihat selama ini KPK bisa membuktikan dakwaannya dari hasil sadapan telepon dan sms. Dan itu besar sekali manfaatnya.

Bisa tidak kewenangan penyadapan diberikan kepada kepolisian atau kejaksaan?

Bisa saja diberikan. Malah bagus kalau diberikan kewenangan itu kepada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi maksud saya, justru yang ada itu jangan dikurangi. Karena koruptor itu tidak bisa diperlakukan dengan cara-cara biasa. Kasus korupsi itu kan mencari kebenaran materiil, karena ini hukum pidana. Kebenaran materiil itu selalu bisa disembunyikan. Ada yang ruangannya dibakar sehingga dokumen hilang. Kan sering ada ruangan kantor penting terbakar dan dokumennya hilang. Nah kalau disadap kan tdiak, meskipun ada yang hilang, tetap bisa dilacak.

Apa benar ada 15 poin dari RUU KUHP dan KUHAP yang diyakini bakal merugikan KPK?

Nah iya itu yang harus dikeluarkan dari KUHP, dan UU KPK yang sekarang itu supaya dipertahankan. Pertama, yang melemahkan KPK itu semuanya supaya dikeluarkan karena ada hukum khusus. Kedua, kemungkinan bagi Mahkamah Agung untuk menghukum lebih berat, itu kan mau dihapus di dalam RUU yang baru. Itu juga tidak masuk akal, baru ada di Indonesia pikiran seperti itu. Sehingga, menurut saya kita memang harus tegas dalam hal itu.(GWH)