Boediono Disebut Terlibat Kasus Century, Demokrat Ogah Spekulasi

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Ali Assegaf enggan memberikan komentar mengenai kemungkinan Boediono akan dijadikan tersangka dalam skandal bailout Bank Century. Ia menilai, tugas Demokrat hanya mengawal Pemerintahan SBY-Boediono agar tidak ‘dirusak’ di tengah jalan.

“Saya bukan orang yang suka berandai-andai, tugas pokok Demokrat adalah mengawal program pemerintah, yaitu pemerintahan Pak SBY-Boediono,” kata Nurhayati menanggapi keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam dakwaan Budi Mulya, tersangka dalam kasus Century yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Selain itu, Nurhayati juga menilai Lembaga Penjamin Sosial (LPS) adalah pihak yang kini bertanggungjawab dalam kasus dana talangan Bank Century.

“Selama ini kita mengikuti proses materi substansinya. Artinya LPS itu sekarang yang bertanggungjawab terhadap Century karena memberikan kucuran dana modal. Jadi apa yang dikatakan Pak Boediono (dalam keterangannya sebelumnya) memang substansinya dan itulah yang benar,” katanya.

Sidang perdana untuk tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik Budi Mulya.

Dalam sidang perdana itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan melibatkan Gubernur BI saat itu Boediono dan sejumlah pejabat BI lainnya.

“Sebagian rumusan dakwaan itu menjelaskan bahwa Terdakwa selaku Deputi Gubernur BI melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal yang didakwakan bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti C Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi (almarhum) yaitu Deputi Gubernur Bidang VII, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Harmanus H Muslim dalam kaitannya dengan FPJP,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Budi didakwa dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.