KPK Minta SBY Hormati Proses Hukum Skandal Bank Century

Jakarta, Sayangi.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, meminta agar seluruh pihak, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menghormati seluruh proses hukum dalam penanganan perkara dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Johan menjelaskan jika KPK sudah melewati beberapa proses hukum dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan.

“Kami (KPK) atau siapapun harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di persidangan,” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/03/2014).

Johan menjelaskan jika saat ini KPK memang baru menetapkan satu tersangka yaitu Budi Mulya (BM). Namun tidak menutup kemungkinan saat persidangan akan ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah pada penetapan tersangka selanjutnya.

“Jadi tunggu saja bagaimana nanti di persidangan hakim lihat bukti yang disampaikan KPK seperti apa, ada keputusan apakah bukti kuat dan diputus bersalah atau tidak termasuk KPK menghormati proses hukum di persidangan,” tambah Johan.

Johan memang tidak menyebut nama SBY secara tersurat. Hanya saja ia bisa saja merespon reaksi SBY yang memberikan pernyataan terkait kasus Century saat menghadiri jamuan makan malam di Lantai 25 Menara Bank Mega, Senin (10/3/2014). Saat itu SBY menegaskan bahwa kasus Bank Century tidak bisa diadili karena itu merupakan suatu kebijakan.

“Policy tidak bisa diadili, karena akan sulit memutuskan policy untuk kepentingan pembangunan,” tandasnya dalam diskusi yang digelar di kantor pengusaha Chairul Tanjung.

Bahkan ia kembali menegaskan jika kebijakan pemberian FPJP dan talangan oleh Bank Indonesia untuk Bank Century dengan total Rp7,4 triliun sudah tepat.

“Saya selalu katakan bahwa situasi 2008 itu memang krisis. Cek saja pemberitaan media saat itu,” aku SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY menegaskan, proses politik soal Century sudah selesai sejak 2008 dan 2010 ketika DPR mengambil kesimpulan dan menyerahkannya ke penegak hukum. Karena itu, jika dalam policy development implementation ada penyimpangan, SBY menyerahkan hal itu kepada proses hukum.

“Saya berharap tidak ada politisasi terhadap proses hukum kasus Century. Apalagi jika dikaitkan dengan Bu Ani dan Pak Boediono,” kata SBY.

Sebelumnya, dalam sidang dakwaan terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, nama sejumlah anggota Dewan Gubernur BI yang saat itu menjabat disebut. Bahkan Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI disebut hingga 67 kali.

Budi Mulya bersama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Goeltom, Siti Fadjrijah, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI terlibat dalam pemberian FPJP. Sementara, Hartadi Sarwono, Muliaman Hadad, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur BI dianggap bersama-sama Budi Mulya terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (MI)