Waspada, Dana Desa Rp1 Miliar Bisa Dijadikan ‘Jualan’ Politik

Foto: Sayangi.com/MI

Makassar, Sayangi.com – Dana untuk desa sekitar Rp1 miliar seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinilai bisa menjadi alat jualan politik pada Pemilihan Umum 2014.

“Undang-undang itu bisa saja dijadikan jualan politik yang dimanfaatkan sejumlah oknum calon legislatif dan calon presiden untuk mencari simpati masyarakat pada Pemilu kali ini,” kata Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla di Makassar, Rabu (12/3/2014).

Menurutnya, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat serta sistem pengawasan harus di perketat saat pelaksanaan UU Desa tersebut diberlakukan, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

“Pengawasan itu sangat penting, jangan sampai dalam implementasinya tidak sesuai dengan peruntukkan. Selama ini terjadi penyelewengan penggunaan anggaran disebabkan lemahnya regulasi dalam hal pengawasan,”ujar dia.

Ia menyebutkan, pola UU itu tentunya sudah terformat dengan baik. Sebab, pembentukan UU tersebut berdasar pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi 3 bagian salah satunya adanya UU nomor 6 tahun 2014.

“Perlunya perencanaan yang penting dari pihak desa yang dilakukan pada saat Musyawarah Rembug Pembangunan atau Musrembang desa,” sebutnya.

Ia menduga, dana desa itu tentu sangat rawan dipolitisasi dalam pemilu 2014, sebab sejumlah partai politik mulai melakukan jualan politiknya pada masyarakat. Padahal itu merupakan aturan dari Undang-undang.

“Sebaiknya Panitia Pengawas Pemilu mesti mengawasi karena bisa menjadi kemungkinan dana desa ini dimanfaatkan Caleg dan Capres untuk mendapatkan keuntungan pada penerapan UU ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, terbentuknya UU nomor 6 tahun 2014 sudah ada sejak tiga tahun lalu dan mulai akan diberlakukan tahun 2014.

“Pembahasan UU Desa ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. UU Desa pelaksanaannya harus disikapi dengan ketulusan dan manajemen yang bermuara pada kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Ia pun membantah, apabila UU Desa itu dalam penganggarannya rawan dipolitisasi pihak Partai Politik karena bertepatan dengan momen pemilu.

“Ini sama sekali tidak ada unsur politik pada dana anggaran desa ini. Semua harus sesuai dengan peruntukkannya bagi rakyat,” tegasnya.