SBY Canangkan 2 Kebijakan Atasi Bencana Asap Riau

Foto: presidenri.go.id

Pekanbaru,sayangi.com– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan dua program aksi untuk mengatasi bencana asap di Provinsi Riau. Pertama, melakukan operasi tanggap darurat terpadu. Kedua, penertiban kawasan dan pencegahan bahaya asap.

“Tujuan jangka pendeknya api padam dan asap hilang. Jangka menengahnya tak ada lagi kebakaran ladang dan asap di Riau secara terus-menerus,” ujar Presiden SBY pada apel pagi satuan tugas penanganan bencana asap, di Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, sebelum bertolak ke Yogyakarta, Senin (17/3).

Untuk operasi tanggap darurat, waktu pelaksanaannya ditetapkan dalam tiga pekan, terhitung sejak tiga hari yang lalu. Presiden berharap, dalam tiga pekan api di seluruh Riau dapat dipadamkan dan asap benar-benar bisa hilang.

“Saya instruksikan kepada satgas untuk menggunakan segala peralatan dan lakukan segala cara” kata SBY.

Upaya tersebut harus tetap berlandaskan tiga pilar. Yaitu, aksi pemadaman api oleh TNI, Polri dan BNPB, pelayanan kesehatan bagi mereka yang terdampak asap, dan penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara tegas, keras, dan cepat.

“Kita harus memberikan efek jera kepada mereka yang telah mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari, melumpuhkan transportasi, dan banyak sekali kerugian material akibat tindakan yang tak bertanggung jawab itu,” tegas SBY.

SBY mengingatkan, penegakan hukum terhadap tindakan yang tidak bertanggung jawab itu jangan lunak, tapi harus cepat, tegas, dan keras.

Kepala Negara juga meminta satuan TNI/Polri digelar dan dioperasikan di semua wilayah yang terdampak. “Jangan ada wilayah yang tak terjamah, semua harus didatangi, dan tuntaskan tugas,” demikian instruksi SBY, yang diunggah dalam situs presidenri.go.id.

Komando pengendalian operasi pada tingkat nasional berada di tangan Kepala BNPB dan untuk tingkat daerah adalah Gubernur Riau.

Program aksi tahap kedua yang mencakup penertiban kawasan dan pencegahan bencana asap di masa mendatang, akan dilaksanakan mulai bulan April hingga September 2014, sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden SBY.

“Saya ingin kita melakukan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan agar tidak membebani Presiden baru dan pemerintahan yang dipimpinnya kelak,” tutur SBY.

Sasaran dari penertiban kawasan dan pencegahan bencana mencakup tiga hal. Pertama, menertibkan perkebunan ilegal yang mungkin mendapat izin dari kepala desa namun bertabrakan dengan UU. Kedua, dihentikannya praktik ilegal logging. Ketiga, ada protap (prosedur tetap) dan aksi nyata di lapangan untuk mencegah secara dini manakala ada kebakaran.

Kepada perusahaan pemegang HPH, Presiden meminta ikut berkontribusi menyediakan peralatan untuk memadamkan api, melalui program CSR, sekaligus untuk membantu penduduk.

“Pemerintah pusat dan daerah juga akan siapkan anggaran untuk memadamkan api dan menghilangkan asap,” ujar SBY.

Tak lupa, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengatasi bencana asap dan memadamkan api. “Tugas yang saudara laksanakan mulia karena melindungi rakyat kita, menjaga perkonomian nasional, dan yang paling penting membentuk budaya baru,” kata Presiden SBY.

Riau, ujar SBY, harus berubah. “Saya mengajak saudara-saudara di Riau untuk membangun budaya baru, semangat baru untuk membangun daerah ini agar bebas dari asap dan kebakaran,” kata SBY.

7 Penyebab Kebakaran Lahan

Melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono. yang diunggah Senin siang, SBY menyimpulkan tujuh (7) akar masalah terjadinya kebakaran lahan yang terus terjadi di Riau. Kesimpulan tersebut, menurut Presiden, sebagai hasil mendalami dan dialognya dengan masyarakat.

Ketujuh penyebab atau akar masalah kebakaran lahan itu, menurut SBY:

1. Cuaca ekstrim,
2. Adanya lahan gambut yang mudah terbakar,
3. Kebiasaan bercocok tanam penduduk dengan cara membakar.
4. Pembakaran lahan secara meluas yang bermotifkan finansial,
5. Tidak optimalnya pencegahan pembakaran lahan oleh aparat di tingkat bawah.
6. Kurang cepat dan kurang efektifnya pamadaman api
7. Penegakan hukum yang tidak bmampu menyentuh otak pelaklu pembakaran.