Anas Curiga Ada Dana Century Untuk Kampanye Pilpres 2009

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com– Diperiksa tim penyidik KPK sekitar 9 jam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membeberkan hasil audit dana kampanye yang digunakan Partai Demokrat pada Pemilu Presiden 2009.

“Kepada penyidik saya sampaikan data tentang hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009,” kata Anas, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/3) malam.

Menurut Anas, berdasarkan data yang ia serahkan ke penyidik KPK, dana kampanye yang terkumpul berjumlah Rp232 miliar. Jumlah itu berasal dari penyumbang yang atas nama perorangan dan perseroan (perusahaan).

Anas meminta penyidik mendalami data yang ia berikan, karena ada beberapa perusahaan yang tidak menyumbang tapi tercantum nama perusahaannya sehingga ada dana lain yang masuk. Anas curiga jika dana lain yang masuk itu berasal dari Bank Century.

“Daftar penyumbang itu sesungguhnya tidak semuanya menyumbang. Berarti ada sumber dana lain yang sesungguhnya, itulah yang perlu diselidiki. Termasuk tugas KPK kalau mau menyelidiki apakah itu ada kaitannya dengan kasus Bank Century atau tidak,” katanya.

Diperiksa oleh penyidik KPK sekitar 9 jam, Anas mengaku masih ditanyakan seputar aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

“Hari ini kelanjutan pemeriksaan yang ke-7. Pendalaman lagi tentang kongres,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, penyidik KPK juga masih mencecar pertanyaan soal penerimaan hadiah berupa mobil Toyota Harier.

“Pendalaman lagi tentang mobil Harrier yang bersejarah itu. Intinya itu. Silakan tanya ke penyidik detailnya,” jelasnya.

Sejak 5 Maret 2014, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) berdasarkan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan KPK untuk menyita harta kekayaan Anas yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi. Ancamannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.