Menpera Berupaya Tingkatkan Anggaran Sektor Perumahan Rakyat

antara

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan akan berupaya meningkatkan anggaran untuk sektor perumahan rakyat guna mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Saat ini, jumlah anggaran untuk Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) baru sekitar Rp4,6 triliun, dan diharapkan pada 2015 mendatang bisa ditingkatkan lagi,” kata Djan Faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menpera mengingatkan bahwa berdasarkan UUD 1945 pemerintah wajib menyejahterakan rakyatnya melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Untuk itu, lanjut Djan Faridz, pemerintah juga selayaknya perlu memperhatikan kebutuhan papan atau rumah khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah Menurut Djan, Kemenpera selama ini telah melaksanakan program serta membuat kebijakan di sektor perumahan dengan cukup baik.

“Sejumlah program seperti pembangunan hunian vertikal dengan membangun rumah susun sewa, penyaluran KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan kawasan perumahan serta program bedah rumah di seluruh daerah di Indonesia sangat memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberi perhatian kepada pemenuhan kebutuhan papan, dan ke depan tinggal bagaimana pemerintah melalui Kemenpera terus memperjuangkan lagi jumlah anggaran 2015 yang akan datang.

Sebelumnya, LSM Indonesia Property Watch menyatakan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jangan dipaksakan bila masih belum ada kejelasan tentang pembagian persentase iuran tabungan.

“Melihat begitu pentingnya dan begitu besarnya uang yang dipertaruhkan untuk rakyat ada baiknya Tapera jangan terlalu dipaksakan tanpa pemahaman yang mendalam,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah sampai saat ini belum sepakat pada beberapa hal terkait RUU Tapera seperti besaran persentase iuran yang harus ditanggung pekerja, pembagian iuran dari pemberi kerja, bentuk badan yang bertanggung jawab dan besaran dana operasional awal untuk pembentukan badan tersebut.

Secara substansi, ujar dia, wacana Tapera sangat bermanfaat bagi penyediaan rumah rakyat.

“Namun sangat disayangkan bahwa dengan adanya iuran yang harus ditanggung pekerja, dipertanyakan peran pemerintah dalam kontribusi dana yang ada,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa sampai sejauh ini tidak ada niat pemerintah untuk mau juga ikut berkontribusi terhadap dana Tapera. (MD/Ant)