KPK Imbau SBY Agar Dana Bansos Hanya Dikelola Kemensos

Foto: Sayangi.com/Dok

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di tiap Kementerian dihentikan. Dana tersebut sebaiknya hanya dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Jadi hari ini perlu disampaikan KPK dan sudah ditandatangani pimpinan memberikan surat ke Presiden berkaitan dengan pos bansos untuk dihentikan di tiap di kementerian, untuk bansos yang mengelola hanya Kemensos,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, Jakarta, Selasa (25/3).

Alasan KPK menyampaikan surat tersebut karena ingin pengelolaan dana bansos tersebur agar lebih fokus sesuai dengan bidangnya. Selain mengirim surat ke Presiden KPK juga mengirim surat ke pimpinan DPR dan BPK.

“Surat tersebut ditembuskan ke BPK, DPR,” jelas johan.

Lebih lanjut, Johan menambahkan untuk dana bansos di tiap daerah, KPK menghimbau agar setiap kepala daerah/Gubernur untuk mengikutsertakan soal pengawasan kepada Inspektorat Jenderal per wilayah. Johan juga menjelaskan potensi penyelewengan dana bansos disetiap daerah besar karena menjelang pemilu ini anggaran bansos naik hingga 15% dari APBD.

“Penggunaan bansos jangan digunakan terhadap dana politik dan lain-lain,” tambahnya.(GWH)