Gerindra Janji Cetak 2 Juta Ha Lahan Baru

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber kekayaan alam, begitu juga dengan sumber pangan. Namun pada kenyataanya Indonesia belum menjadi negara yang berdaulat secara pangan.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bidang Pertanian dan Kehutanan, Anggawira melalui siaran pers yang diterima Sayangi.com, Rabu (26/3/2014) malam.

Menurutnya, akibat kondisi demikian, hingga saat ini negara masih mengekspor sumber pangan dari negara lain. Hal ini ‘terpaksa’ dilakukan guna memenuhi kebutuhan pangan.

Salah satu dari program kerja Gerindra kata Anggawira, adalah membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air yang tertuang dalam 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra. Dalam salah satu butir program tersebut terdapat salah satu program pembangunan kedaulatan pangan yaitu mencetak dua juta hektar lahan baru. Hal itu untuk meningkatkan produksi pangan antara lain seperti beras, jagung, sagu, dan kedelai.

“Dengan lahan itu juga dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang,” kata Angga, sapaan akrab Anggawira.

Ia menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi isu sentral yang keandalannya dapat memengaruhi stabilitas sosial ekonomi nasional.

“Namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor bahan pangan, karena produksi pangan nasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” jelas mantan aktivis HMI yang kini menjadi Caleg DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok tersebut.

Menurutnya, salah satu penyebab kurangnya produksi pangan adalah kurangnya rasio lahan pertanian per kapita. Saat ini lahan pertanian per kapita di Indonesia hanya seluas 359 m2 , jauh berbeda dengan rasio pemilikan lahan per kapita dengan negara-negara yang sama-sama berpenduduk banyak seperti India (1,590,6 m2/kapita), Thailand (5,225,9 m2/kapita) dan Vietnam (959,9 m2/kapita).

“Oleh karena itu dibutuhkan pembukaan lahan baru untuk areal tanaman pangan/holtikultura dan yanng terpenting adanya redistribusi lahan untuk para petani, idealnya 1 KK punya 2 Ha,” jelasnya.

Angga juga mengatakan, untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, peningkatan produksi pangan utama Indonesia harus tumbuh signifikan, atau jauh lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk setiap tahun ditambah tingkat kenaikan permintaan dunia dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam semua upaya itu, petani mempunyai peran yang sentral, adapun pengelolanya adalah BUMN, yang bertanggung jawab untuk penyediaan sarana produksi input, transportasi, fasilitas pengolahan, pergudangan, pembiayaan, serta pemasaran,” ungkapnya menandaskan.

“Dengan strategi dan kebijakan terintegrasi, juga berpihak langsung kepada petani, maka pertanian di Indonesia akan maju sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Apabila Partai Gerindra mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negeri ini, kedaulatan pangan pasti akan diwujudkan.”