Wakil Ketua MPR: Politik Uang Pileg 2014 Makin Masif & Merajalela

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 semakin masif, terbuka, dan merajalela.

“Saya melihat praktik politik uang yang makin berani pada Pemilu 2014 setelah sebelumnya belajar dari pengalaman pada Pemilu Legislatif 2009, karena minim sanksi,” kata Hajriyanto Y Thohari pada diskusi “Pilar Negara: Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif 2014″ di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut dia, praktik politik uang semakin masif karena caleg dan pemilih semakin paham.

“Apalagi broker yang menguasai peta lapangan semakin canggih,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI ini berpandangan, ada beberapa faktor yang mendorong semakin masifnya praktik uang pada Pemilu Legislatif 2014.

Pertama, sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan saat ini, di mana konsekuensinya caleg secara personal yang berkampanye sehingga terjadi persaingan sesama caleg di internal partai.

“Pada sistem pemilu seperti ini, para broker melakukan negosiasi dengan masing-masing caleg untuk menawarkan suara, karena tahu di mana alamat caleg maupun sekeretaiat timnya,” katanya.

Menurut dia, pada sistem proporsional tertutup yang diterapkan sebelum era Orde Baru dan pemilu 1999, masih sulit mencari pelaku praktik politik uang karena kampanye dikelola partai bukan oleh calegnya.

Ketatnya persaingan caleg di setiap daerah pemilihan hingga ke sesama caleg di internal partai, kata dia, membuat kecenderungan praktik politik uang semakin masif dan berani.

“Saya mengusulkan agar sistem pemilu proporsional terbuka saat ini diubah, meskipun tidak bisa dijamin akan menghapus praktik politik uang,” katanya.

Faktor lain yang mendukung semakin masifnya politik uang adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang rata-rata hanya kelas dua SMP.

Hajriyanto juga mencermati, praktik politik uang ini nilainya berbeda-beda mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kota, serta dipengaruhi juga oleh tingkat pendidikan pemiluh.

Faktor lainnya, kata dia, kultur politik di Indonesia sudah akrab dengan pratik politik uang, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan kepaqla daerah, hingga pemilu legislatif.