KPK Cegah Mantan Walikota Tegal dan Dua Pengusaha

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pencegahan berpergian ke luar negeri ke Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkum HAM). KPK mencegah mantan Walikota Tegal, Ikmal Jaya, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan tukar guling tanah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tegal.

“Ya, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi atas nama Ikmal Jaya (mantan Walikota Tegal),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalaui BlackBerry Messenger, Senin (21/4/2014).

Selain mencegah mantan Walikota Tegal, KPK juga mencegah Direktur CV Tri Daya Pratama (TDP), Syaeful Jamil, sebagai tersangka dan Rudyanto (Swasta). Ketiga orang tersebut dicekal sejak 16 April 2014 hingga 6 bulan kedepan.

“Jadi ketika dibutuhkan keterangan sewaktu-waktu oleh KPK, yang bersangkutan sedang tidak berada di luar negeri,” ujarnya.

KPK mengumumkan penetapan Ikmal Jaya dan Syaeful Jamil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Tegal, Jawa Tengah, Senin (14/4).

Menurut Johan, Ikmal selaku Walikota Tegal 2008-2013 merangkap penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pelaksanaan tukar guling (ruislag) antara Pemkot Tegal dengan CV TDP pada 2012.

“Yang bersangkutan (Ikmal dan Syaeful) disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat juncto pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP,” papar Johan.

Johan menerangkan, surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Syaeful dan Ikmal diterbitkan KPK pada 11 April 2014. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp8 miliar.