Ternyata Banyak Anggaran Ganda Di APBD DKI 2014

Jakarta, Sayangi.com – Banyak ditemukan mata anggaran dobel pada SKPD/ unit kerja perangkat daerah (UKPD) maupun antar-SKPD/UKPD. Tak tanggung-tanggung, angkanya menembus di atas 1 triliun rupiah.

Salah satunya ditemukan dalam pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan total nilai Rp 39,07 miliar. Di situ tertulis pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar. Padahal, JLNT tersebut telah rampung di awal 2013 lalu. Bahkan pengendara sudah dapat bebas lalu lalu lalang di area itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan, sebetulnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran. Akibatnya di internal audit sering terjadi duplikasi anggaran.

Endang mengatakan hal itu terkait mata anggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 yang ditengarai penuh kejanggalan.

“Persoalan ini membuat kami belum bisa menyebutkan total anggaran yang ganda itu dan menampilkan transparansi anggaran ke publik,” kata Endang di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/4).

Tak hanya di Dinas PU, lanjut Endang, duplikasi anggaran juga terjadi di unit kerja serumpun seperti Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Dinas PU serumpun dengan Dinas Perumahan Gedung Pemerintah, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Pada kegiatan tertentu sudah dialokasikan oleh satu bidang, ternyata juga didapatkan di SKPD lainnya.

“Pembelian alat tulis kantor seperti kertas terkadang tetap dilakukan. Padahal barang tersebut masih ada dalam jumlah yang sangat besar di masing-masing gudang SKPD,” ungkapnya.

Apalagi banyak pegawai di kelurahan ternyata tidak memahami sistem informasi akuntansi. Akibatnya duplikasi dan mark up harga barang dalam mata anggaran terus meningkat.

“SDM di lapangan selama ini hanya terbiasa dengan pembukuan manual,” imbuhnya. (SL)