Dalam Surat Dakwaan Anggoro Widjojo, MS Kaban Terima Uang Suap

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priyono, sebutkan bahwa terdakwa kasus suap dalam anggaran proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Anggoro Widjojo, telah memberikan uang kepada mantan Menteri Kehutanan, Ms Kaban.

“Terdakwa memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, pertama HM Yusuf Faisal ketua Komisi IV DPR RI, kedua MS Kaban Msi Menteri Kehutanan,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priyono saat membacakan dakwaan Anggoro di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/4).

Priyono menjelaskan pemberian uang suap tersebut terjadi dirumah dinas Kaban saat masih menjabat. Yakni, jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

“Pertama sebanyak 15 ribu dolar AS dan kedua sebanyak 10 ribu dolar AS,” ungkap Priyono.

Seperti diketahui, pada tanggal 19 Juni 2009, KPK menetapkan Anggoro Widjojo sebagai tersangka. Selaku pemilik PT Masaro Radiokom, ia diduga memberikan hadiah atau janji kepada sejumlah pejabat/penyelenggara negara untuk meloloskan pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan 2007.

Namun, sayangnya, Anggoro telah melarikan diri ke luar negeri. Sehingga, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 17 Juli 2009.

Tetapi akhirnya, pelarian Anggoro berakhir pada Rabu (29/1/2014) karena tertangkap di Tiongkok.

Dalam kasus ini diduga melibatkan beberapa nama penting. Sebut saja, mantan Menteri Kehutanan (Menhut), Malam Sambat (MS) Kaban. Serta, beberapa nama anggota Komisi IV DPR yang sudah menjalani proses persidangan dan dihukum.

Dari uraian yang disampaikan KPK, diketahui bahwa Anggoro diduga memberi suap kepada empat anggota Komisi IV DPR yang menangani sektor kehutanan yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas.

Atas pemberian suap tersebut, Komisi IV yang saat itu dipimpin oleh Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT itu.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa Komisi IV DPR meminta Departemen Kehutanan (Dephut) meneruskan proyek SKRT, dan mengimbau Dephut agar menggunakan alat yang disediakan PT Masaro untuk pengadaan barang dalam proyek tersebut.

PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar.

Saat itu, Departemen Kehutanan dipimpin Menteri Kehutanan, MS Kaban. Proyek SKRT ini sebenarnya sudah dihentikan pada 2004 lalu pada masa Menhut M Prakoso. Namun, atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali. (SL)