Negara Masih Lemah Dalam Penyelamatan Aset

Foto: Eman MG

Jakarta, Sayangi.com – Saat ini masih ada 227,6 juta M persegi dan 182 juta hektar aset negara dalam bentuk tanah yang belum bersertifikat secara legal. Saat bersamaan juga terjadi penyerobotan dan pengusaan aset-aset negara oleh pihak swasta.

Selama pengelolaannya sesuai regulasi sah-sah saja tetapi celakanya, mereka yang awalnya hanya menyewa, ketika mas sewanya akan habis, aset terswbut mereka sertifikatkan. Demikian dikatakan direktur aset nasional Edy Sumarsono, Selasa (23/2) dalam diskusi bertajuk pemimpin baru dan penyelamatan aset negara di Galeri Kafe TIM, Jakarta pusat.

Menurutnya yang jadi masalah adalah bahwa aset yang dimiliki negara saat ini sedemikian banyaknya sehingga para penyerobot merasa bahwa ada aset yang lepas dari pengamatan. Ia mengambil contoh kasus Gang Buntu di Medan Sumetera Utara.

“Kasus gang Buntu di Medan adalah contohnya, dan perlu saya ingatkan begitu kasus ini lepas (kalah di pengadilan) maka yang lain akan antri dan kita akan semakin kehilangan aset negara,”Ujar Edy.

Politisi partai Gerindar Fadli Zon yang turut hadri dalam diskusi tersebut menyangkan lemahnya campur tangan negara sehingga tersebu bisa terjadi.

“Campur tangan negara terhadap pengelolaan aset negara jelas di atur dalam pasal 33, sehingga apabila¬† ada aset yang terobos swasta negara harusnya membela,”ujar Fadly Zon.

Ditambahkannya, bahwa aset negara kita banyak tetapi pengelolaannya belum maksimal, faktanya dari sekian banyak BUMN yang kita miliki Saat ini kontribusinya terhadap pembangunan baru 3 persen dan itu masih sangat kecil.

Sementara itu Anggota DPR RI fraksi Golkar Bambang Susetyo mengatakan bahwa, yang perlu di lihat adalah apakah yang lemah dari proses penyelamatan aset negara ini. Menurtnya, Presiden Republik Indonesia lah yang perlu di yakinkan bahwa penyelamatan aset negara itu penting.

“Siapapun pemimpinnya nanti, negara harus tetap mempertahankan dan menyelamatkan aset negara, saya tinggal presiden memberikan instruksi kepada BPN agar dikeluarkan sertifikasi. Saya kita dua sampai limatahun selesai semuanya di sertifikasi,”ujarnya.

Senada dengan Bambang, Politisi Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa isu penyelamatan aset negara sebenarnya sudah dibahas 6 bulan lalu di DPR RI oleh Komisi XI.

“Sikap DPR jelas, ini urusan penting dan¬† saya gak perlu diyakinkan lagi, sudah dari enam bulan lalu saya bilang ini harus dibawa ke publik,”ucap Ara Sirait. Jangan lagi ada perbedaan atas dasar pertai karena masalah aset ini adalah masalah negara.

“Apapun partainya kita bersatu karena ini tentang kepentingan negara,”Pungkas Ara.

Turut hadir dalam diskusi tersebut Koordinator Formappi Sebastian Salang dan diskusi dimoderatori oleh Rosiana Sialahi.