Mahfud MD: Siapa Yang Bisa Sandera Saya, Ngacung Sekarang!

Foto: sayangi.com/Emil

Menjelang Pemilihan Presiden pada 9 Juli mendatang, bursa kandidat capres dan cawapres ramai diperbincangkan. Ada yang optimis akan terjadinya perubahan untuk lima tahun ke depan, tapi ada pula yang pesimis. Mereka yang pesimis, karena melihat kontestasi perebutan kursi RI-1 itu belum beranjak dari tradisi-tradisi sebelumnya, yakni adanya transaksi dengan kaum mafia.

Modus operan yang dilakukan para mafia tersebut adalah dengan menawarkan sejumlah dana sebagai bekal sekaligus modal pencalonan. Tapi kita akan segera ingat sebuah ungkapan populer, No Free Lunch, tidak ada makan siang gratis. Bantuan dana dari mafia itu semata untuk melakukan transaksi dengan capres/cawapres yang bersaing dalam Pilpres mendatang, agar kepentingan mereka ke depan terpenuhi.

Hal itu pun rupanya dialami oleh Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini digadang-gadang sebagai salah satu Cawapres kuat tersebut mengakui bahwa praktik seperti itu masih ada. Bahkan ia tak segan-segan mengaku mendapatkan tawaran sejumlah dana, tapi ia dengan tegas menolaknya. Bagaimana wawancara lengkap dengan Mahfud MD soal tradisi ini dan apa saja yang paling mendesak untuk memperbaiki bangsa ini ke depan? Berikut petikan wawancara Mohammad Ilyas dari Sayangi.com dengan Mahfud MD, di Kantor MMD Initiative, pekan lalu.

Apakah yang paling mendesak untuk memperbaiki bangsa ini ke depan?

Jawaban tentang itu akhirnya tetap kembali ke hukum, utamanya. Anda mau mencari itu tidak akan ketemu kecuali hukum, karena urutannya begini, kalau anda tanya apa yang paling mendesak sekarang adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Jumlah orang miskin sekarang menurut Bank Dunia di Indonesia 108 juta orang, menurut BPS 29 juta orang. Itu kan mendesak. Knp disebut mendesak? karena ini menunjukkan kita tidak mampu mengemban amanat konstitusi membangun kesejahteraan umum. Kesejahteraan itu adalah tujuan.

Kenapa kita tidak membangun kesejahteraan umum? karena kita tidak mampu memenuhi prasyarat terjadinya kesejahteraan umum, yaitu pendidikan yang baik, ekonomi yang cukup, dan kesehatan yang memadai. Kemiskinan banyak, karena tidak tercapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak tercapai, karena pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak bagus. Kenapa ekonomi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tidak bagus, karena korupsi.

Kenapa korupsi tidak bisa dihapus, karena di situ terjadi ketidakadilan dan terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum tanpa ada pemerintah yang kuat. Oleh sebab itu masalah utamanya itu hukum dan keadilan.

Untuk pembangunan ekonomi sendiri apakah ada yang salah?

Tak perlu diragukan terkait dengan pembangunan ekonomi. Program pembangunan ekonomi sudah bagus, anggarannya sudah ada. Program infrastruktur yang sekarang mengganggu perjalanan sirkulasi ekonomi kita, programnya sudah ada, anggarannya ada, tetapi dikorupsi, hukum tidak ditegakkan.

Lalu solusinya apa?

Nah, maka yang diperlukan dari situ adalah munculnya pemerintah yang kuat dan bersih, strong leadership. Strong leadership itu harus kuat menegakkan hukum, karena ketika hukum tidak tegak, korupsi muncul, lalu rakyat tidak sejahtera, timbul kemiskinan massal. Kuncinya hukum yang diperlukan. Tapi hukum itu harus didorong oleh pemerintah yang kuat dan bersih.

Oleh sebab itu ketika saya ditanya, apa sih visi dan program mencalonkan diri sebagai presiden? Saya jawab enggak ada itu. Sudah lengkap. Enggak usah buat sendiri, sudah ada UU sistem pembangunan nasional, itu sudah lengkap. Rencana anggarannya, cara melaksanakannya, sudah lengkap di situ, tapi ini tidak jalan karena pemimpin tidak mampu menegakkan hukum, mengawal ini semua.

Apakah perlu ada perubahan dalam tata pemerintahan kita, terutama ketika di dalamnya sering terjadi tindak koruptif dan tranksasi?

Begini ya, tata pemerintahan itu unsurnya ada tiga. Pertama, Aturan tata pemerintahan. Kedua aparatnya, dan ketiga tradisi atau budayanya. Menurut saya, aturan-aturan tata pemerintahan itu aturannya enggak perlu diubah, sudah bagus. Yang rusak itu aparat. Dan kalau aparat itu adalah pimpinan. Kalau pimpinannya hadir sebagai orang tidak bersih, pasti tidak bisa membersihkan.

Saya tidak tertarik untuk bicara perubahan. Setiap ganti pemerintah kita selalu bicara perubahan. Apa kok setiap saat diubah tapi tidak pernah berhasil. Ternyata orang salah, karena tiga subsistem itu, kalau ini sistem pemerintahan aturannya gimana sih, aparatnya gimana sih, budayanya gimana? Nah ini harusnya di sini, dan kalau rusak di sini enggak usah mengubah aturan, tapi sebenarnya bagaimana yang di atas ini orang bersih.

Makanya saya hadir menawarkan diri ke dunia politik dengan cara bersih. Enggak mau saya ketika saya ditanya, kamu harus bayar, no. Kalau saya harus hadir ke kepemimpinan nasional dengan cara ini (bayar) enggak akan bisa membersihkan. Pemimpinnya harus bersih, itu intinya. Yang lain itu jalan. Coba kalau pemimpin bersih datang, mau memperbaiki dilawan, lawan juga. Kalau dilawan dengan cara melawan hukum, tangkap. Sekarang enggak bisa orang melawan karena sama-sama kotor.

Berarti ke depan, tidak boleh ada pemimpin yang tersandera?

Ya itulah. Saya menawarkan diri. Inilah saya tidak bisa tersandera siapapun. Siapa yang bisa sandera saya, ngacung sekarang, ayo, saya mau disandera dengan apa.

Saat ini, banyak mafia yang merampok kekayaan negara? Tanggapannya?

Betul. Tiap tahun ada Rp7 ribu triliun dikorupsi. Anggaran APBN kita Rp1.850 triliun. Hutangnya yang harus dibayar setiap tahun Rp2.400 triliun, ini bunganya saja. Jadi lebih banyak bunga hutang daripada APBN kita. Korupsinya Rp7 ribu triliun, kenapa sebesar itu? Enggak ada (pemimpin, red) yang berani mengotak-atik itu.

Ketidakberanian pemimpin apa karena transaksi dulu saat mau ‘nyalon’ atau bagaimana?

Ya, sudah sering saya katakan, pemimpin itu selalu disandera oleh dua hal. Pertama, disandera oleh masa lalu. Orang ini masa lalunya buruk, sehingga tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki. Kedua, tersandera oleh masa kini, yaitu tampil karena dicukongi orang, dibayari untuk jadi pemimpin, lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dikendalikan oleh yang bayar.

Tradisi itu masih ada sekarang?

Itu yang paling kuat sekarang.

Termasuk dalam bursa Pilpres mendatang?

Ya. Permainan-permainan itu sekarang banyak. Orang mau nyalon ditanya dananya dulu, bukan kualitasnya kan. Uang kampanyenya berapa yang tersedia, siapa yang mau mensponsori, muncul kan. Saya katakan, saya tidak punya. Saya punya integritas. Gitu aja.

Sebagai Capres, pernah ditanyain hal semacam itu?

Ya dong, semua orang tahu. Itu sudah jadi mindset. Saya datang ke pesantren-pesantren ditanyain, bapak punya uang, kalau tidak punya uang sulit dapat tiket. Saya jawab, saya tidak punya uang, tapi berusaha akan masuk.

Lantas, apa masih ada solusi lain jika ada transaksi seperti itu untuk negeri ini ke depan?

Jika masih dibiarkan seperti itu, tidak akan ada solusi. Sebab ini dampaknya panjang, termasuk dalam pemerintahan ke depan.