Bawaslu: Komisioner KPU Cianjur dan KBB Terancam Dipecat

Foto: sayangi.com/MI

Bandung, Sayangi.com – Badan Pengawas ┬áPemilu (Bawaslu) Jabar menyatakan komisioner KPU Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terancam diberhentikan jika terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu 2014.

“Diberhentikan, jika terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu,” kata Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto usai sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kota Bandung, Rabu (7/5/2014).

Ia menuturkan putusan terbukti atau tidaknya belum dapat diketahui karena masih dalam proses sidang pemeriksaan.

Sidang pelanggaran kode etik pemilu, lanjut dia dapat dilakukan beberapa kali persidangan.

“Ini baru dihadirkan terlapor dan pelapor saja, nanti menyusul saksi dan pembuktiannya,” kata Harminus.

Sementara itu DKPP menggelar sidang pertama perkara tuduhan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat.

Perkara dari dua daerah itu berkaitan dengan pemilihan legislatif 2014 pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten yang diduga terjadi keganjalan.

Sidang pertama digelar untuk perkara pelanggaran kode etik di Cianjur dengan pengadu berjumlah tujuh orang calon legislatif yang kalah memperoleh suara dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Cianjur dan PPK Cianjur.

Tuduhan yang disampaikan pengadu yakni adanya penggelembungan dan pengurangan suara oleh PPK Kecamatan Cianjur serta kejanggalan rapat pleno KPU Cianjur yang digelar secara tertutup.

Sidang kedua digelar untuk perkara penyelenggara Pemilu Kabupaten Bandung Barat dengan pengadu caleg tidak lolos yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil.

Sedangkan teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Bandung Barat dengan pengaduan tindakan penyelenggara pemilu saat rekapitulasi ulang tidak melaksanakan rekomendasi dari panwaslu setempat, teradu juga mengabaikan berbagai keberatan dari saksi.

Sidang DKPP diketuai oleh Nur Hidayat, dan majelis sidang Nina Lubis dan Affan Sulaeman, serta Ketua Bawaslu Jabar dan komisioner KPU Jabar, pihak yang diadukan dan yang mengadu serta sejumlah saksi.