Jelang Boediono Bersaksi, KPK Sediakan Tiga Penyejuk Udara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan tiga penyejuk udara (air conditioner/AC) portabel jelang kehadiran Wakil Presiden Boediono dalam sidang perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Ruangan ber-AC atas permintaan pengadilan karena AC (di sana) rusak, jadi disewakan dulu karena ada yang rusak. Ini permintaan pihak pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Rencananya Wakil Presiden Boediono akan menjadi saksi untuk terdakwa mantan deputi Gubenur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya pada Jumat (9/5).

“Tapi saya tidak tahu berapa biaya pengadaannya,” ungkap Johan.

Selain tiga AC portabel di ruang sidang lantai 1 di gedung pengadilan Tipikor Jalan HR Rasuna Said Kuningan, telah tersedia juga sejumlah sofa di ruang tunggu saksi serta monitor TV ukuran 63 inci di ruang sidang lantai 2.

Boediono rencananya akan bersaksi di ruang sidang lantai 1 sedangkan di ruang lobby lantai dasar akan dipasang proyektor.

Jadwal pengadilan Tipikor pun pada Kamis (8/5) dibatasi hingga pukul 15.00 WIB.

“Saya tidak tahu kalau sofa tapi koordinasi yang dilakukan KPK adalah dengan menyewa AC sedangkan jadwal persidangan menjadi domain pengadilan,” tambahnya.

Jaksa penuntut umum KPK dalam perkara tersebut juga diminta untuk bekerja seperti biasa.

“Jadi perintahnya, sidang ini sama dengan sidang-sidang yang lain. Setiap sidang kan pasti ada koordinasi dengan jaksa penuntut umum dengan deputi dan pimpinan,” jelas Johan.

Tapi hingga saat ini belum ada informasi bahwa ada pimpinan yang akan hadir dalam sidang.

“Pengamanan dilakukan dari pihak KPK bekerja sama dengan pihak-pihak lain yaitu berkoordinasi dengan kepolisian tapi karena Pak Boediono ada protokoler karena sebagai wapres, jadi, ada pengamanan dari Pak Boediono sedangkan untuk sidangnya sendiri adalah domain pengadilan. Jadi, siapa saja bisa hadir dalam proses persidangan,” kata Johan.

Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.