Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali PPn KPR-BTN

Foto: kreditproperty

Banjarmasin, Sayangi.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Husaini Aliman meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pengenaan pajak pembelian (PPn) untuk Kredit Perumahan Rakyat dari Bank Tabungan Negara.

Permintaan anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu dikemukakan di Banjarmasin, Sabtu (10/5/2014), berkaitan rencana pemerintah mengenakan PPn terhadap Kredit Perumahan Rakyat dari Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), terutama untuk kelas menengah ke atas. Sebab, menurut dia, kalau KPR-BTN untuk kelas menengah ke atas dikenakan PPn bisa membuat lesu para pengembang (developer).

“Kelesuan para pengembangan perumahan itu bisa pula berdampak terhadap rakyat/warga masyarakat yang mau membeli rumah yang sudah jadi menjadi tidak jadi membelinya,” lanjut politisi PAN tersebut.

Sementara program pemerintah, bagaimana cara agar warga masyarakat memiliki rumah, baik melalui KPR-BTN maupun perbankan lain yang juga menyediakan kredit perumahan.

Politisi PAN yang bermaksud ikut meramaikan pemilihan umum kepala daerah Kota Banjarmasin itu menyatakan, mengapresiasi atas program pemerintah yang terus membangun rumah sederhana atau rumah sangat sederhana (RS dan RSS) dan tanpa PPn.

“Karena program RS dan RSS itu sangat bermakna bagi warga masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dalam upaya pemenuhan papan (tampat tinggal), kendati kepemilikannya dengan cara kredit,” ujar Ketua Persatuan Maklar Indonesia (Permakindo) Kalsel tersebut.

“Sebab secara jujur kita akur, masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki rumah, kendati tipe RS dan atau RSS, termasuk di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota,” ujar Husaini Aliman.