Saor Simanjuntak: Jokowi di Antara Akbar, JK, dan Abraham Samad

Foto: Istimewa

Sayangi.com – Sepekan pasca penetapan perolehan suara Pemilu Legislatif, Poros Jokowi yang didukung sejumlah partai seperti PDIP, Nasdem, PKB dan Golkar bukannya semakin mengerucut ke satu nama tokoh wakil presiden,  tapi sebaliknya, nuansanya makin rumit dan membuat masyarakat dan pasar jengah.

Pun komunikasi politik serta blusukan yang dilakukan Jokowi ke berbagai lokasi dan dan sejumlah tokoh masyarakat, ulama dan ormas hanya menghasilkan informasi biasa. Skenario dan upaya yang sama pun dilakukan poros Prabowo yang saat ini didukung oleh PAN, PPP, PKS.

Jokowi juga sering memperolok saat ditanya siapa calon wakil presidennya. Kepada pers, Jokowi mengatakan bahwa calon presidennya berasal dari luar Jawa. Nama-nama seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Abraham Samad, Ryamizard Ryacudu dan juga Mahfud MD. Belakangan, muncul pula nama Puan Maharani, sebagai salah seorang calon wakil presiden. Puan Maharani adalah putri pasangan alm Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Dalam Pemilu Legislatif, suara yang dikumpulkan Puan di Dapilnya mencapai 369.927 suara. Perolehan suara Puan ini masih di bawah  Karolin Margaret Natasa, yang meraup  397.481 suara. Karolin adalah putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Elektabilitas Jokowi  VS SBY

Jika mengacu kepada Pemilu Presiden 2004 dan Pemilu 2009, nama calon wakil presiden untuk mendampingi Susio Bambang Yudhoyono tidaklah menjadi penting. Di dua Pemilu Presiden itu elektabilitas SBY tidak  tertandingi oleh calon presiden lain, termasuk calon presiden dari PDIP, Megawati Soekarnoputi yang pada tahun 2004 berpasangan dengan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. Selanjutnya pada Pemilu Presiden 2009, elektabilitas SBY sebagai calon presiden incumbent jauh dibandingkan calon presiden lainnya, termasuk pasangan Megawati-Prabowo yang kembali ikut dalam pemilu presiden 2009.

Bagaimana dengan Jokowi? Semenjak Gubernur DKI Jakarta ini mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, popularitas dan elektabilitas Jokowi  meningkat. Di berbagai survei, elektabilitas Jokowi berada di urutan teratas,  dibanding calon presiden lainnya, termasuk Prabowo Subianto. Dunia usaha pun bereaksi positif yang ditandai dengan naiknya indek harga saham gabungan serta menguatnya rupiah. Reaksi positif ini tidak berlangsung lama. Sejumlah isu negatif  dan black campaign dari sejumlah lawan-lawan politiknya, ternyata mempengaruhi pemilih di bilik suara. Jokowi Effeck yang semula diprediksi mampu meningkatkan suara PDIP di Pemilu Legislatif tidak terbukti. Partai berlambang Moncong Putih ini hanya mampu meraup 18,95 persen suara atau sekitar 109 kursi. Raihan suara PDIP jauh di bawah target DPP PDIP yang memasang target 27 hingga 30 persen suara. Data-data di atas menunjukkan pondasi dan ketokohan Jokowi tidak sekokoh dan sekuat SBY. Isu negatif dan black campaign yang disampaikan ke SBY ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2009 malah menambah simpati pemilih. Ini terbukti dengan perolehan suara Partai Demokrat yang mencapai 20,85 persen dan menguasai kursi di DPR periode 2009-2014. Sementara isu negatif dan black campaign yang mungkin juga ‘direkayasa’ tim sukses PDIP tidak memberikan nilai tambah. Fenomena ini hanya terhenti di SBY.

Cawapres Effect

Dengan gambaran di atas, calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi menjadi sangat penting. Siapapun tokohnya, calon wakil presiden itu bukanlah sebuah keniscayaan untuk  menjadi faktor penentu untuk memenangkan pemilihan presiden yang dalam istilah ini saya sebut dengan Cawapres Effect

Sejumlah nama sudah disambangi Jokowi, mulai dari pertemuan dengan, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Chairul Tanjung, Abraham Samad hingga ke Surya Paloh dan Aburizal Bakrie.  Pertemuan Jokowi dengan Aburizal Bakrie (Ical) sempat menjadi trading topic di media sosial, selain karena diduga kedua tokoh ini akan mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres, pertemuan keduanyapun di tempat yang tidak umum, yakni di Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur. 

Semua nama yang disambangi Jokowi itu berasal dari luar Jawa. Mulai dari Sumatera, seperti Akbar Tanjung, Ical dan Surya Paloh, juga nama lain seperti Mahfud MD yang berasal dari Madura, serta Jusuf Kalla dan Abraham Samad yang berasal dari Sulwesi Selatan.

Riset National Institutese For Presiden terhadap sejumlah nama itu pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekuatan. Kadarnyapun berbeda-beda. Surya Paloh misalnya, sebagai pendatang baru dalam politik kepartaian, dia bisa dibilang tokoh yang berhasiil mengelola dan mengembangkan partaiya sebagai salah satu partai masa depan. Semanga restorasi dan perubahan yang diusung Partai Nasdem mendapat perhatian cukup signifikan. Partai mampu meraih 6,72 suara. Perolehan suara ini jauh perolehan suara PK (sebelum menjadi PKS) ketika pertama kali ikut Pemilu. Surya Paloh juga mampu mengungguli  PPP, PKPI dan PBB serta “ seterunya “ Partai Hanura, yang hanya mampu meraih 5,26 persen suara. Tapi keberhasilan Partai Nasdem ini bukan karena Surya Paloh Effect. Sejumlah politisi senior yang berasal dari Golkar dan juga PDIP serta Hanura, menjadi bagian penting dari partai ini. Para politisi senior semisal Ferry Mursidan Baldan, Rico Capella, dan sejumlah mantan pejabat dan mantan petinggi militer menjalankan mesin politik partai dengan benar. Itu sebabnya Surya Paloh jika diusulkan jadi calon presiden untuk Jokowi sangat tidak di rekomendasi.

Selanjutnya adalah Abu Rizal Bakrie alias Ical. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Ical dinilai gagal menaikkan perolehan suara Partai Golkar.  Target Pemilu Legislatif yang akan mampu melewati ambang batas suara untuk pencalonan presiden tidak tercapai. “Boarding Pass” yang selama ini yang menjadi target utama partai ini, tidak didapatkan. Ical dinilai gagal mempersatukan faksi-faksi yang ada di tubuh partainya. Kekurangan lain terhadap Ical adalah soal stigma yang ada di dalam pribadi pengusaha yang menjadi politisi ini yakni tentang ketidakberesan menuntaskan kasus Lapindo Sidoardjo  yang sudah berjalan selama 11 tahun. Sisi minor lain yang ada dalam diri Ical (Golkar) adalah soal masa lalu. PDIP dengan kerajaan (trah) Megawatinya akan menolak secara tegas. Meski memiliki platform politik yang sama (Nasionalis) Ical akan mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kontituen PDIP dan kaum Marhaenis lainnya. Hanya saja, Ical dan Golkar memiliki kelebihan yakni sebagai pemenang kedua Pemilu Legislaif 2014 dengan mendapatkan suara  14,8.  

Calon lain yang masuk radar tim sukses PDIP untuk calon presiden adalah Abraham Samad. Ketua KPK ini memiliki kepribadian dan komitmen yang sangat tinggi untuk memberantas korupsi. Di kalangan aktivis Anti Korupsi,  Abraham Samad justru dijadikan role models sebagai pemimpin masa depan.  Penampilannya yang sederhana, egaliter serta tegas dan konsisten menjadikan Abraham paling diminati konstituen dan politisi PDIP . Tapi sayangnya, Abraham Samad, bukanlah seorang politisi. Meski sempat menjadi aktivis HMI, Abraham Samad lebih memilih di jalur non partisan. Peluang Abraham Samad untuk diipasangkan dengan Jokowi sebagai calon wakil presiden hanya bisa jika partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP merelakannya untuk duduk sebagai cawapres, namun kondisi ini sangatlah tidak mungkin. Karena koalisi di Indonesia, adalah koalisi lucu dan masih sebatas pembagian kekuasaan, bersikap pragmatis dan selalu mementingkan kelompok dan jauh dari upaya untuk memperbaiki kondisi Indonesia pada masa mendatang.

Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini elektabilitasnya sangat rendah. Masyarakat tidak akan lupa dengan kasus suap yang melibatkan Akil  Mochtar. Akil Mochtar adalah mantan Ketua MK dan sempat berteman baik dan khusus dengan Machfud saat keduanya masih di Mahkamah Konstitusi.  Machfud juga tidak begitu dikenal, upaya tim sukses Jokowi untuk merebut suara pemilih dari luar Jawa akan sangat sulit.

Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden SBY periode 2004-2009 ini dikenal sebagai tokoh yang lugas dan cepat bertindak. Meski berlatar belakang pengusaha, dan pernah menjadi Ketua Umum Golkar,  Jusuf Kalla yang sering dipanggil JK ini sering memberikan pernyataan kontroversial. Pada saat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, JK terlihat canggung dan tidak mampu menyatukan faksi-faksi yang ada di tubuh partai. Kepengurusan  DPP Partai Golkar yang didominasi tokoh-tokoh Indonesia Timur adalah salah satu penyebab tidak adanya kesolidan di tubuh Partai Golkar. Puncaknya adalah, kegagalan dalam pemilu presiden 2009-2014 ketika dia berpasangan dengan Wiranto. JK tidak mampu menjalankan mesi n politik partai dengan benar, sehingga kader-kadernya lebih memilih mensupport  pasangan SBY-Boediono yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kekurang lain, Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini adalah disibukkan dengan persoalan persidangan kasus Century, yang kini sedang digelar di persidangan tipikor. Konstituen atau simpatisan JK pun sangat terbatas. Dia lebih dikenal di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan ketimbang di daerah lain. Namun Jokowi, bisa saja, menjadikan JK sebagai calon wakil  presiden, tapi bukan untuk mendulang suara, namun JK diharapkan mampu memberikan kontribusi dana dan biaya operasionmalnya pada saat kampanye.

Tokoh yang harus mendapat perhatian khusus dari Jokowi sebagai calon presiden adalah Akbar Tanjung. Akbar dikenal sebagai politisi ulung. Pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden saat Sidang Umum MPR tahun 1999, namun secara tiba-tiba menundurkan diri. Sikap untuk mengundurkan diri sebagai calon presiden ini mendapat aplaus yang luar biasa dari peserta sidang. Sebagai konsekwensinya, Akbar lebih memilih menjadi Ketua DPR ketimbang menjadi Wakil Presiden.  Sebagai politisi senior, Akbar adalah tokoh yang bisa diterima di semua kalangan. Usai menjadi Ketua HMI, Akbar kemudian duduk sebagai Ketua KNPI. Dari sanalah dia kemudian melangkah menjadi menteri di era Soeharto. Selain pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Akbar pun dipercaya sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Akbar juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara di era Habibie. Tidak seperti tokoh lainnya, usai menjalankan tugas sebagai menteri, Akbar tidak pernah berhenti melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Posisinya sebagai sesepuh HMI dan pernah menjabat sebagai Ketua Barindo, Akbar mencoba menjalin hubungan ke semua kalangan. Dengan penampilan yang sangat sederhana, Akbar kemudian membentuk jaringan Indonesia, yang  tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan Indonesia ini didominasi oleh alumni dan pengurus HMI. Jaringan ini pulalah yang kemudian mendeklarasikan Akbar Tanjung sebagai Calon Presiden. Di berbagai spanduk di Jakarta dan daerah lain terdapat poster yang sangat besar bertuliskan “Siapapun Presidennya, Akbar adalah Wakilnya”.

Prestasi monumental Akbar Tanjung adalah, ketika dia mampu menjadikan Golkar sebagai partai pemenang kedua saat pemilu tahun 1999. Meski dihujat dari berbagai kalangan karena dinilai sebagai partai rezim Orde Baru, Golkar mampu meraih 23.741,758 atau 22,44 suara sah. Bahkan pada Pemilu 2004, ketika PDIP mendapat stigma negatif dari rakyat karena tidak mampu menolong wong cilik, Partai berlambang pohon beringin ini mampu meraih suara  24. 480. 757 atau 21,57 persen. Raihan suara 21,57 persen itu menempatkan Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004. Meski mampu menempatkan Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004, Akbar Tanjung bukanlah tokoh yang dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Akbar kalah bersaing dengan Wiranto pada putaran kedua Konvensi Partai Golkar yang pertama dan terakhir kali dilaksanakan.  Wiranto yang kemudian maju bersama Sholauddin Wahid, gagal menembus kursi presiden , karena kalah bersaing dengan pasangan SBY-JK.

Namun, Akbar Tanjung tidaklah memiliki kekurangan. Selain masalah finansial, Akbar juga pernah mendekam di penjara karena terlibat kasus korupsi di Bulog. Namun dalam sidang di Mahkamah Agung, Akbar dinayatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan.

Dari semua paparan di atas, Jokowi tinggal memilih siapa yang layak menjadi calon wakil presiden. Jokowi  tidak perlu mempertimbangkan masalah financial atau komposisi pembagian kekuasaan. Tahapan awal adalah bagaimana memenangkan pemilu dengan mempertimbangkan  cawapres mana yang mampu meraup suara, sehingga pertandingan ini berjalan hanya satu putaran.

Saor Simanjuntak adalah, Founder dan Direktur National Institute For President