Ini Enam Sindiran Panas di Debat Terakhir Capres

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta,sayangi.com– Debat kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7) malam berlangsung lebih dinamis daripada sebelumnya. Maklum, ini adalah debat terakhir yang sekaligus menjadi penutup masa kampanye Pilpres 2014.

Kedua pasangan kandidat, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla, saling adu pendapat tentang pangan, energi, dan lingkungan, sesuai tema debat tersebut yang dimoderatori Rektor Universitas Diponegoro Semarang Prof. Sudharto P. Hadi, PhD.

Pada debat sesi kesatu hingga ketiga, kedua pasangan capres dan cawapres bergantian menyampaikan visi, misi, dan strategi membangun kemandirian dan kedaulatan pangan, pengembangan energi, serta komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup akibat kerusakan daerah aliran sungai dan penggundulan hutan.

Debat mulai memanas pada sesi keempat dan kelima, dimana masing-masing pasangan capres dan cawapres diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan balik terhadap jawaban yang disampaikan oleh kompetitornya. Baik Prabowo-Hatta Rajasa maupun Jokowi-JK menyampaikan sindiran-sindiran panas pada sesi tanya jawab tersebut. Inilah enam diantaranya.

1. Soal Impor Beras, Prabowo Ingatkan JK
Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan mengapa dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah mengimpor beras, yang tertinggi pada tahun 2012 sebanyak 2,7 juta ton. Padahal pada tahun 2008 Indonesia sudah swasembada beras. “Apa pandangan dan yang sudah dilakukan Pak prabowo sebagai ketua HKTI,” tanya JK.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo menyatakan bahwa sebagai ketua HKTI ia konsisten menolak impor beras dan mengingatkan pemerintah. Tapi karena sikapnya itu, katanya, ia pernah ditegur JK yang ketika itu menjadi wakil presiden sekaligus ketua umum DPP Golkar.

“Waktu itu saya masih menjadi anggota Golkar. Bapak ingat pernah memanggil saya, karena statement saya menolak impor beras. Dengan begitu bapak mendukung impor beras,” kata Prabowo kepada JK

2. Debat Panas Prabowo-Jokowi Soal Sawah
Prabowo mengemukakan bahwa tiap tahun lahan sawah berkurang akibat alih fungsi lahan untuk industri dan realestat. Akibatnya Indonesia defisit 730 ribu hektar sawah.

“Apakah Pak Jokowi setuju tambahan sawah diperlukan untuk mengatasi defisit lahan sawah kita?” tanya Prabowo.

Jokowi menjawab penambahan sawah sangat diperlukan. “Tambahan sawah sangat diperlukan, tetapi yang harus lebih dulu dipikirkan adalah airnya dari mana. Jangan seperti yang saya lihat sekarang, sudah dibuka tapi dibiarkan, karena tidak pernah dipikirkan airnya dari mana, bendungannya dari mana,” jawab Jokowi.

Menurut Jokowi, semua program harus dipikirkan persiapannya, agar tidak mengulangi kegagalan seperti lahan sawah gambut dan beberapa kasus lainnya.

Prabowo tak puas dengan jawaban Jokowi. Dia pun mengejar. “Pak Jokowi, jika ingin membangun tentu sudah direncanakan dengan baik. Yang belum Bapak jawab adalah, saya ingin jawaban apakah bapak sependapat kita perlu segera menambah jumlah sawah kita?” cecar Prabowo.

Jokowi tak mau menjawab setuju. Ia mengatakan, tak perlu menjawab pertanyaan itu karena sudah tercantum dalam visi misinya pembangunan 1 juta hektar sawah baru. Dia menekankan yang diperlukan adalah implementasi dari rencana itu.

“Karena sekarang ini visi misi, rencana, wacana, tapi tidak diimplementasikan, tidak bisa dilaksanakan. Kalau hanya ingin, ingin, akan akan, banyak sekali. Saya kira yang paling penting adalah melaksanakan, merencanakan manajemen yang real, konkret, nyata, bisa dilaksanakan,” jawab Jokowi.

3. Prabowo pertanyakan kampanye Jokowi bahwa petani tidak perlu koperasi
Prabowo Subianto mempertanyakan statement Jokowi saat berkampanye di Indramayu bahwa petani tidak memerlukan koperasi. Padahal, bagi Prabowo-Hatta, koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus diberdayakan sebagai amanat konstitusi.

Menanggapi pertanyaan Prabowo tersebut, Jokowi menjawab: “Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar, tidak mungkin seorang Jokowi menganggap petani tidak perlu koperasi.”

Jokowi menyatakan, semua orang tahu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. “Hanya masalahnya di desa ada beberapa hal yang harus dituntaskan baik yang berkaitan dengan dengan perangkat desa maupun kelembagaan di tingkat desa,” katanya.

Apalagi, kata Jokowi, dalam UU Desa sudah digariskan penganggaran dana sebesar Rp1 sampai Rp1,4 miliar per desa.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan tiap desa perlu memiliki badan usaha milik desa dalam bentuk koperasi atau yang lain. “Tetapi alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi,” katanya.

4. JK Luruskan Hatta Soal Kalpataru
Hatta Rajasa menanyakan pandangan Jokowi tentang Kalpataru, yang menurutnya salah satu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup.

Jokowi menjawab bahwa Kalpataru merupakan penghargaan yang baik yang diberikan kepada perseorangan atau lembaga yang dinilai berjasa memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Ia menilai, alangkah lebih baik jika tidak hanya diberikan penghargaan berupa piala, melainkan juga insentif dalam bentuk dana atau anggaran.

Menanggapi jawaban ini, Hatta lantas mempertanyakan mengapa Kota Solo tidak pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru selama dipimpin Jokowi.

Jusuf Kalla kemudian meluruskan pertanyaan Hatta Rajasa mengenai penghargaan Kalpataru. “Saya ingin menanggapi, pertanyaan Bapak bagus, cuma keliru. Kalau kota itu bukan Kalpataru, tapi Adipura. Karena pertanyaannya keliru, saya tidak perlu jawab,” kata Kalla, sambil tertawa kepada Hatta.

Karena waktu masih tersisa 1 menit, Jokowi kemudian menambahkan bahwa Kota Solo pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota bersih atau Green City dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. “Datanya silahkan dicek,” kata Jokowi.

5. Debat Panas Soal Listrik
Jusuf Kalla menyatakan bahwa saat ini Indonesia mengalami krisis listrik, karena dalam 5 tahun terakhir pemerintah kurang membangun infrastruktur pembangkit listrik yang baru. Banyak kota sering mengalami pemadaman listrik. Padahal di masa ia menjadi wapres, pemerintah mampu membangun proyek listrik 10.000 megawatt.

Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Hatta Rajasa mengatakan bahwa krisis listrik saat ini antara lain disebabkan karena proyek listrik 10.000 megawatt yang dibangun oleh kontraktor China dikerjakan terburu-buru sehingga menyisakan banyak masalah dan tidak bisa beroperasi secara penuh.

“Di masa pemerintahan sekarang, masalah-masalah itu diperbaiki sehingga bisa beroperasi secara penuh dan saat ini kapasitas listrik nasional mencapai 54.000 watt,” kata Hatta

6. Saling Sanggah Soal Mafia di Sektor Energi

Joko Widodo dan Hatta Rajasa saling menyanggah soal renegosiasi perusahaan pertambangan. Jokowi menilai perpanjangan kontrak akan sia-sia dilakukan jika banyak kelompok kepentingan yang mencari keuntungan dari kontrak itu. Sedangkan Hatta menilai, renegosiasi tetap harus dilakukan sembari dilakukan investigasi mafia migas.

“Sebetulnya tempat-tempat itu banyak kelompok kepentingan di situ, semua orang juga tahu, semua orang juga mengerti siapa yang dapat. Masalahnya hanya itu, renegosiasi bisa-bisa saja kita lakukan, tapi kalau kelompok kepentingan ini masih ada dan itu menggantung sampai kapan pun akan seperti itu,” ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi pun membanggakan koalisi tanpa syarat yang ia kedepankan. Dengan bentuk koalisi itu, Jokowi menegaskan dirinya tidak akan terikat pada siapa pun dalam membuat renegosiasi dengan perusahaan migas asing di tanah air.

Pernyataan Jokowi mendapat sanggahan dari Hatta. Mantan Menko Perekonomian ini menilai, renegosiasi tetap harus dilakukan.

“Yang terpenting bagaimana agar renegoasisi itu bisa untung sebesar-besarnya untuk negara dan bangsa. Kelompok kepentingan ini yang harus kita selesaikan dengan transparansi,” kata Hatta.

Menurut Hatta, renegosiasi tetap harus dilakukan untuk menyelamatkan penerimaan negara. “Jangan hanya karena ada kelompok kepentingan itu sehingga tidak berbuat apa-apa. Kalau ada yang merugikan negara, kita sikat,” ujarnya.