MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta,Sayangi.ComMajelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta Rajasa selaku pemohon dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva, saat membacakan bagian akhir amar putusan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/8) pukul  20.45 WIB.

Dalam pertimbangannya, yang dibacakan secara bergantian oleh 9 anggota Majelis Hakim Konstitusi, MK menolak hampir semua dalil yang diajukan Prabowo-Hatta selaku pemohon.

Misalnya, klaim Prabowo-Hatta bahwa pada Pilpres 2014 pihaknya meraih 67.139.153 suara dan Jokowi-Jusuf Kalla hanya 66.435.124 suara. Dengan perhitungan tersebut Prabowo-Hatta memohon kepada MK untuk ditetapkan sebagai pemenang Pilpres.

Majelis Hakim MK menilai bahwa klaim perhitungan Prabowo-Hatta itu tidak didukung dengan bukti meyakinkan. Keterangan saksi yang dihadirkan pihak pemohon, juga dinilai tidak mampu menunjukan kebenaran hitung-hitungan tersebut. Dengan demikian, majelis hakim MK menyatakan bahwa dalil pemohon tidak beralasan secara hukum.

Dalil Prabowo-Hatta bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah provinsi, juga dinyatakan tidak terbukti. Majelis hakim MK memang menilai terjadi pelanggaran tata cara pelaksanaan Pilpres 2014 seperti di Nias Selatan dan beberapa daerah di Provinsi Papua, namun tidak ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Majelis hakim berpendapat, jika pun MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara secara nasional.

Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menyatakan bahwa penggunaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada Pilpres 2014 sah dan tidak melanggar konstitusi. Juga tidak ada bukti bahwa penggunaan DPK, DPTb dan DPKTb pada Pilpres 2014 disalahgunakan sehingga menguntungkan salah satu pasangan dan merugikan pasangan lain.

Dalam gugatannya selaku pemohon, pihak Prabowo-Hatta menyatakan bahwa DPK, DPTb, dan DPKTb tidak sah karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Prabowo-Hatta juga mendalilkan adanya mobilisasi DPKTb yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Sidang yang dimulai pada pukul 14.15 WIB sempat dua kali diskorsing. Pertama, pada pukul 15.30 WIB sidang diskors 30 menit untuk Salat Ashar. Kedua, pada pukul 17.45 WIB sidang diskors hingga pukul 19.10 WIB.

Berdasarkan putusan MK ini, maka sahlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2014-2019.