Menlu AS John Kerry Desak Penegakan Hukum Kasus Munir

Foto: Antara

Jakarta,Sayangi.com– Aktivis HAM Munir Said Thalib meninggal akibat diracun pada 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan S2 di Utrecht, Belanda.

Para aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) memperingati 10 tahun kematian Munir dengan melakukan aksi melukis stensil wajah munir di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/9). Dalam aksinya tersebut, Kasum mendesak pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuhan tersebut, serta menangkap dalang pelakunya.

Desakan untuk mengungkap dan menghukum dalang pembunuhan Munir juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry. Bertepatan dengan peringatan 10 tahun tewasnya Munir, John Kerry mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku pembunuhan aktivis hak asasi manusia Indonesia itu.

“Hingga hari ini keadilan belum ditegakkan. Upaya menyeret mereka yang diduga bertanggungjawab ke muka hukum juga masih belum tercapai,” kata John Kerry dalam pernyataan tertulis Sabtu sore (6/9), yang dikutip BBC dan VOAIndonesia.

Kerry mengatakan, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 menyatakan bahwa penyelesaian menyeluruh kasus pembunuhan Munir merupakan ujian penting bagi demokrasi Indonesia.

“Hingga hari ini pernyataan itu masih tepat. Amerika mendukung semua upaya untuk membawa orang-orang yang memerintahkan pembunuhan Munir ke muka hukum,” ujarnya.

Menurut Kerry, Munir adalah suara hati nurani dan kejernihan berpikir yang telah menjadi inspirasi bagi aktivis, ilmuwan dan pelayan publik yang saat ini sedang berjuang memajukan Indonesia.

“Hari ini Amerika bersama rakyat Indonesia memperingati warisan Munir Said Thalib dan kami menyerukan perlindungan bagi semua pihak yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia,” ujar Kerry di akhir pernyataannya.

Kronologis Kasus Munir

Munir adalah mantan direktur YLBHI yang berpenampilan sederhana dan pejuang HAM yang dikenal pemberani, antara lain pernah melawan Kodam V Brawijaya ketika memperjuangkan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan disiksa dengan brutal hingga tewas.

Munir juga tak gentar menyelidiki kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada masa reformasi 1997-1998, termasuk kasus penembakan mahasiswa di Trisakti (1998), Semanggi (1998 dan 1999) hingga pelanggaran HAM semasa referendum Timor Timur (1999).

Penyelidikan terhadap kematian Munir membuktikan bahwa aktivis HAM itu meninggal tidak wajar pada 7 September 2004, di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Amsterdam. Otopsi yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap jenazah almarhum menemukan racun arsenik dalam kadar mematikan di tubuhnya.

Presiden Yudhoyono pada 23 Desember 2004 membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang diketuai petinggi Kepolisian saat itu, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi, dan melibatkan sejumlah masyarakat sipil.

Setahun kemudian polisi resmi menetapkan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai tersangka pembunuh Munir. Dalam sidang pengadilan, hakim Cicut Sutiarso menyatakan Pollycarpus, yang sedang cuti dan sempat bertukar tempat duduk dengan Munir dalam penerbangan dari Jakarta-Singapura, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena ingin membungkam aktivis itu. Pollycarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara.

Tiga tahun kemudian, pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn.) Muchdi PR, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), juga ditangkap karena diduga menjadi otak pembunuhan Munir. Sejumlah bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya, tetapi pada akhir 2008 Muchdi divonis bebas. Vonis yang kontroversial ini kemudian ditinjau ulang dan tiga hakim yang memvonisnya kini diperiksa pihak berwenang.

Sejak pembunuhan Munir, para aktivis HAM di Indonesia memperingati tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM Indonesia.