Dukung Pilkada Langsung, Demokrat Ajukan 10 Syarat

Foto: demokrat.or.id

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi mengumumkan mendukung Pilkada langsung. Pengumuman tersebut disampaikan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan saat konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis (18/9).

“Tapi dengan catatan yang harus dilakukan. Ada 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam RUU Pilkada,” kata Syarief.

Yang pertama, kata Syarief, harus ada uji publik atas integirtas dan kompetensi calon gubernur, bupati atau walikota. Kedua harus dimasukkan poin efisiensi biaya pilkada dan mutlak dilakukan.

“Ketiga, adanya pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Keempat harus ada poin akuntabilitas penggunaan dana kampanye oleh parpol maupun calon,” papar Syarief.

Sementara yang kelima, harus ada poin larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. “Itu harus dilarang,” ujar Syarief

Yang keenam, lanjut Syarief, harus ada larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam. Ketujuh, harus ada larangan pelibatan aparat birokrasi dalam pemilu. Kedelapan, adanya larangan pencopotan aparart birokrasi usai Pilkada.

“Syarat kesembilan, harus ada poin pengaturan penyelesaian sengketa Pilakda secara efektif dan objektif. Terakhir, harus ada poin pencegahan kekerasan dan kewajiban tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya,” lanjutnya.

Menurut Syarief, kalau 10 poin ini dimasukkan, secara tegas diatur, maka Posisi Partai Demokrat memilih Pilkada dilakukan secara langsung, baik gubenur, bupati dan walikota.

Syarif mengatakan, Demokrat menyadari selama 10 tahun terakhir pilkada langsung, banyak menghasilkan efek negatif baik pada masyarakat secara ekonomi, politik dan sosiologis termasuk keutuhan berbangsa bernegara. Pada dasarnya Demokrat menginginkan agar dilakukan perbaikan agar semua efek negatif itu dapat dikurangi, bahkan dihilangkan.

“Disempurnakan, sehingga proses Pilkada lebih sempurna sesuai asas demokrasi,” imbuhnya.