“Zaken Kabinet” Jokowi, Janji Maniskah?

 

“Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua.” Inilah ungkapan Jokowi dalam meyakinkan calon-calon menterinya yang berasal dari partai politik, bahwa rangkap jabatan dapat membuat kinerja menteri tidak fokus. (Kompas, 26/8/2014).
   

   Mengetahui komentar ini, beberapa politisi yang berniat masuk Kabinet Jokowi-JK harus berpikir dua kali, bahkan boleh jadi harus gigit jari. Apalagi bagi mereka yang juga menempati posisi puncak partai politik, yang selama ini sudah ikut-kut ‘berdarah-darah’ menyukseskan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.
   
   Sebut saja misalnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Meskipun partainya sudah menggelar Musyawarah Nasional, ia tetap tak bergeser dari posisinya sebagai ketua umum. Pilihan ini disebut-sebut sebagai pilihan yang kurang manis, karena dia harus merelakan kursi kabinet yang sudah di depan mata.
   
   Sinyal bahwa Muhaimin lebih tertarik memimpin PKB dari pada mengambil posisi menteri terlihat dari persetujuannya atas ide Jokowi tersebut. Ia menjelaskan bahwa. siapapun yang menjadi menteri harus melepaskan jabatan partai.

Kabinet Fokus

   Ide Jokowi untuk menempatkan orang-orang yang tidak dalam struktural partai politik patut diapresiasi. Sebab ide ini lebih memungkinkan untuk menjadikan kabinetnya lebih fokus dan lebih profesional, mengingat kerja-kerja kabinet bukanlah hal yang ringan dijalankan.
   
   Kabinet fokus, begitu barangkali yang bisa kita saksikan dalam pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Tentu bukan lagi fokus pada urusan bagaimana memainkan manuver dan gerakan-gerakan politik, seperti yang sering kita saksikan dalam Kabinet SBY-Boediono. Kabinet mendatang dimungkinkan untuk bisa fokus pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi “job desk” kementerian yang selama ini terabaikan.
   
   Misalnya persoalan ketenagakerjaan yang selalu menuai kritik, seiring banyaknya kasus yang menimpa TKI kita di luar negeri. Dalam hal ini, Menakertrans yang kini dijabat Muhaimin Iskandar terlihat tidak fokus, karena Cak Imin, panggilan akrabnya, juga sibuk mengurus partainya.
   
   Fenomena ini juga terlihat misalnya dalam Kementerian Perekonomian yang dipimpin Hatta Rajasa dan Kementerian Agama yang dipimpin Suryadharma Ali – sebelum menteri dalam dua kementerian ini diganti, yakni masing-masing Chairul Tanjung dan Lukman Hakim Saifuddin. Dua kementerian ini terlihat tidak maksimal bekerja, karena keduanya, pada saat bersamaan, masing-masing juga memimpin PAN dan PPP. Apalagi akhirnya, Suryadharma harus melepaskan jabatannya karena diduga terlibat korupsi terkait masalah haji yang selama ini ditangani Kemenag.
   
   Bila kita ambil sampel, tugas utama tiga kementerian di atas, banyak terabaikan. Mengingat tiga menterinya harus membagi fokus dan pikirannya. Di satu sisi, mereka mesti menjalankan agenda kabinet, namun di sisi lain mereka juga mesti melaksanakan tanggung jawabnya dalam masing-masing partai yang dipimpinnya. Bila mengikuti diktum bahasa Jokowi di atas, para menteri yang rangkap jabatan ini mengurus kementeriannya saja belum tentu berhasil, apalagi mengurus dua agenda besar dengan fokus berbeda.
   
   Kerja-kerja menteri yang merangkap struktural di partai politik akan semakin terlihat menjelang pemilihan umum. Paling tidak, setahun jelang Pemilu, mereka tidak lagi konsentrasi untuk menyelesaikan agenda mereka dalam kabinet. Apa yang mereka pikirkan adalah meraih suara sebesar-besarnya dalam pemilu, dan hal ini juga membutuhkan waktu dan pikiran untuk mewujudkannya.
   
   Ini belum lagi persoalan pelik lainnya yang tak kalah penting, yaitu potensi para menteri menjadikan kementeriannya sebagai “markas” untuk membesarkan partainya. Sehingga kemudian tidak jarang kementerian yang ditempati politisi akan menjadi sarang korupsi, guna menopang kehidupan partai.
   
   Oleh karenanya, langkah Jokowi untuk menciptakan kabinet ahli atau lebih dikenal zaken kabinet ini harus kita dukung sepenuh hati. Dengan model ini, daftar kabinet nantinya akan diisi kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya, bukan berdasarkan pada representatif dari partai politik seperti di era saat ini di mana kabinet yang representasikan merupakan titipan partai-partai politik.
   
   Tentu, bukan berarti Jokowi menjadi apolitik dalam arti harus betul-betul meninggalkan partai politik. Menteri berasal dari partai politik boleh-boleh saja, namun ia harus profesional di bidangnya, dan di saat sudah menjadi menteri harus menanggalkan atribut kepartaiannya, termasuk tak masuk lagi dalam struktur partai. Lantaran yang harus diutamakan adalah mengurus bangsa dan negara.
   
   Syafii Maarif pernah menyebutkan bahwa seorang politisi yang menjadi menteri harus fokus mengurus negara, bukan partai lagi. Dia harus menjadi negarawan. Menurutnya, jika negara selamat, partai selamat. Sementara kalau partai selamat, negara tak selamat.
   
   Dia mencontohkan kabinet dalam pemerintahan di Amerika Serikat yang dipimpin presiden dari Partai Demokrat. Pemerintahan tersebut menerapkan zaken kabinet.

 

Sekadar Janji Manis?
   
   Mengingat idealnya gagasan ini, tentu saja Jokowi tidak boleh sendirian dalam mengawalnya. Sebab langkah ini bagaimana pun, merupakan langkah yang secara politik terbilang beresiko. Dengan tidak memasukkan elit partai, Jokowi akan kehilangan tonggak penting sebagai penjaga kekuatan politiknya di parlemen.
   
   Kendati demikian, juga kurang etis kiranya bila Jokowi hanya memberikan janji manis terhadap masyarakat. Publik terlanjur menunggu perwujudan dari zaken kabinet yang diinginkan Jokowi dengan indikasi yang pernah diutarakan presiden terpilih yang diusung PDI Perjuangan tersebut tidak akan mengambil menterinya dari mereka yang “emoh” meletakkan jabatan struktural partai politik. Apalagi sudah jelas statemen Jokowi yang secara tegas menyebutkan satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi rangkap jabatan.
   
   Di sinilah tekad Jokowi dipertaruhkan. Ia dihadapkan pada sebuah situasi di mana ia tidak boleh hanya mengumbar janji manis terhadap masyarakat, namun di sisi lain, kalkulasi politik juga merupakan hal yang niscaya ia lakukan. Masyarakat sudah jenuh dengan fenomena rangkap jabatan di pundak pejabat publik sekelas menteri. Pengalaman selama lima tahun ke belakang, di mana beberapa anggota Kabinet SBY-Boediono harus membagi perhatiannya, karena selain menjabat menteri juga menjabat sebagai fungsionaris partai politik.
   
   Dalam menyelesaikan fenomena tersebut, Jokowi juga harus memastikan kabinetnya betul-betul profesional. Bila pun ia akhirnya ‘terpaksa’ menunjuk menteri dari partai politik, mereka harus dipastikan tidak akan memilih aktif di partai politik dan fokus pada jabatan sebagai menteri. Sebab, akomodasi ini juga merupakan ‘penyelamatan’ terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi nantinya ketika bersentuhan dengan persetujuan parlemen.